Pansel Diminta Fokus pada Rekam Jejak dan Integritas Capim KPK

Penilaian profil akan dimulai pada 8 Agustus, atau setelah capim menerima hasil psikotes pada 5 Agustus 2019.

"Sedari awal kita mendorong penilaian dari proses seleksi pimpinan KPK mengedepankan nilai integritas dan juga rekam jejak yang ketat. Kedua hal itu yang perlu menjadi fokus pansel dalam profile assesment," kata peneliti ICW, Kurnia Ramdhana, saat ditemui di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Menurut dia, indikator penilaian apakah calon itu berintegritas atau tidak salah satunya ketaatan dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

Kewajiban ini sesuai Pasal 29 huruf K Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal itu, untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK, harus memenuhi persyaratan, yakni mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Mereka menyebutkan kewajiban dari para pendaftar melaporkan LHKPN ketika terpilih menjadi pimpinan KPK. Kita dorong agar pemahaman itu bergeser kepada rekam jejak dan LHKPN mereka sendiri jika pendaftar dari penyelenggara negara," ujar dia. 

Menurut Kurnia, penyelenggara negara atau penegak hukum yang tidak patuh akan pelaporan LHKPN sedianya menjadi catatan bagi Pansel KPK. 

Pansel harus mempertimbangkan secara matang, apakah orang tersebut layak atau tidak layak menjadi komisioner KPK ke depan.

Lebih lanjut, ia menilai Pansel KPK harus melihat masukan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran capim selama berkarier di instansinya. 

Kurnia menyebut, harus ada pengecekan mengenai dugaan itu selama penilaian profil. 

"Maka pansel berkewajiban meminta ke lembaga terdahulunya untuk melihat laporan masyarakat, apakah ada yang melanggar etik, kemudian tanyakan ketika profile assesment," ujar Kurnia.

Adapun proses seleksi capim KPK telah melewati tahapan tes psikologi. Ada 104 capim KPK yang ikut tes psikologi dan hasilnya akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.