KPK Sebut Inspektorat Pemerintah Daerah Tempat Orang Buangan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, APIP atau inspektorat sebaiknya menempatkan diri sebagai subinstitusi independen supaya posisinya tidak diganggu ketika menindak pelanggaran yang terjadi di tubuh pemerintah daerah.

"Harapannya APIP nanti itu percaya diri gitu ya. Kalau periksa kasus, dia enggak ada yang geser, gitu kan," kata Alexander di Gedung KPK, Rabu (31/7/2019) sore.

Alexander mengatakan, selama ini kinerja inspektorat kurang bertaji karena adanya anggapan bahwa inspektorat merupakan tempatnya orang-orang buangan atau orang-orang bermasalah.

"Banyak daerah itu APIP di inspektorat itu orang-orang buangan atau orang-orang bermasalah. Bagaimana ini diharapkan bisa mengungkap masalah tapi dia sendiri punya masalah?" tanya Alexander.

Alexander menambahkan, fungsi pengawasan dari inspektorat perlu diperkuat karena maraknya praktik jual-beli jabatan diakibatkan minimnya pengawasan.

"Dalam proses rotasi rekrutmen promosi tidak ada yang ngawasin, kemudian dalam proses perizinan nggak ada yang ngawasin, saya berpendapat seperti itu. Kenapa inspektorat itu nyaris tidak ada fungsinya," kata Alexander.

Kasus jual-beli jabatan kembali menjadi sorotan setelah KPK menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan sejumlah pejabat Pemkab Kudus lainnya, Jumat (26/7/2019) lalu.

Tamzil beserta staf khusus Bupati Kudus Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan jual-beli jabatan.

Tamzil diduga memerintahkan Soeranto mencari uang sebesar Rp 250 juta untuk melunasi utang Tamzil. Soeranto kemudian meminta uang tersebut kepada Sofyan dengan iming-iming karir Sofyan akan diperlancar.