Salin Artikel

Bicara soal Muslimah Pengusaha, JK Teringat Rasuna Said serta Ibu dan Istrinya

Kenangan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) di The Media Hotel, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Mulanya, Kalla menyatakan banyak perempuan Muslim yang berkecimpung di dunia usaha. Hal itu ditandai dengan banyaknya nama jalan protokol di Jakarta yang diambil dari sosok Muslimah pengusaha.

Salah satunya ialah Rasuna Said yang menjadi nama jalan di kawasan Kuningan, Jakarta.

"Di Jakarta ada Jalan Rasuna Said. Itu pengusaha Muslimah. Wanita pengusaha yang tentu mendapat penghargaan. Setahu saya tidak ada nama jalan pengusaha (Islam) dari laki-laki di Jakarta," ujar Kalla.

Kalla lantas bercerita mengenai ibunya, Athirah. Waktu itu, ibunya sempat menyokong penuh keuangan keluarga di kala perekonomian nasional jatuh.

"Ibu saya, pada waktu ekonomi keluarga mengalami krisis karena krisis dunia, yang maju adalah ekonomi ibu saya. Dan dialah yang mendukung kami semua," kata Kalla.

Ia juga bercerita soal dukungan finansial yang diberikan oleh istrinya. Kalla menceritakan istrinya juga memberikan sumbangsih yang besar bagi perekonomian keluarga mereka.

Bahkan, Kalla berkelakar, gajinya sebagai wapres tak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik tanpa sokongan finansial dari istrinya.

"Saya di Jakarta ini kalau dihitung penghasilan sebagai wapres tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan istri yang juga pengusaha. Gitu kan. Jadi biaya keluarga lebih banyak didukung penghasilan istri saya sebagai pengusaha," lanjut Kalla.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/13100631/bicara-soal-muslimah-pengusaha-jk-teringat-rasuna-said-serta-ibu-dan

Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke