Salin Artikel

Meski Dapat Proper Emas, DPR Nilai PLTU Paiton Masih Ada Minusnya

Perlu diketahui proper adalah penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan yang memerlukan indikator terukur.

Perusahaan yang mempunyai kinerja baik ditandai dengan label biru, hijau dan Emas. Sementara itu, yang buruk ditandai dengan label Merah dan Hitam.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan salah satu sisi negatif dari PJB adalah masih adanya 600 kepala keluarga yang tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo belum menikmati pasokan aliran listrik.

"Padahal mereka itu tinggal dekat dengan PLTU Paiton (dibawah pengelolaan PJB)). Ini sungguh ironis sekali," kata Ridwan Hisjam seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (22/7/2019).

Ridwan sendiri mengatakan itu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (19/7/2019).

Perlu diketahui, PLTU Paiton merupakan salah satu objek vital nasional yang menjadi pemasok listrik terbesar bagi Pulau Jawa dan Bali, yakni kurang lebih sebesar 17 persen.

Tak hanya itu, lanjut Ridwan, tingkat indeks elektrifikasinya di sana juga masih kecil, baru sebesar 88 persen. Padahal tingkat nasional sudah mencapai 96 persen. Ridwan memastikan, hal itu akan menjadi perhatian Komisi VII DPR RI.

Pihaknya akan meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk segera mengambil langkah, agar ketimpangan keadilan masyarakat ini bisa segera di atasi.

“Di sekitar mereka ada listrik yang besar dan mampu mengaliri kebutuhan listrik se-Jawa Bali, sementara di rumah mereka sendiri tidak memiliki aliran listrik. Indonesia harus maju dengan makmur berkeadilan” tandas Ridwan.

Untuk itu, hal tersebut harusnya diperbaiki dan masalah itu juga merupakan masukan dari Bupati Probolinggo yang disampaikan langsung kepada kami.

Sekadar informasi, PT. PJB mendapat dua kali Proper Emas, karena PLTU Paiton dinilai baik berperan aktifnya dalam menjaga lingkungan alam sekitarnya.

Alasan dapat proper emas

Hal itu terlihat dari tidak adanya pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan PJB Paiton. Berbanding terbaik dengan perusahaan besar dan strategis lain yang sering kali melakukan berbagai pelanggaran saat menjalankan usahanya

"Setelah kita melihat di lapangan, ternyata lingkungannya sangat bagus sekali, sehingga layak apabila mendapatkan Proper Emas,” kata Ridwan Hisjam 

Ridwan mengatakan, implementasi pelaksanaan Corporate Social Responsibilities (CSR) PLTU Paiton terhadap lingkungan hidup, maupun lingkungan di sekitar pabrik PJB telah dilakukan dengan baik.

Lingkungan pantai yang ada sangat bagus, tetap terjaga keindahannya, serta dijadikan objek wisata pantai. Terkait ini bisa dilihat dari coral-coral di pantai yang selalu dirawat kelestariannya.

PLTU Paiton unit 1 dan 2 dikelola oleh PT. PJB, anak usaha PT. PLN (Persero). Kawasan Paiton memiliki luas sekitar 400 hektar yang diapit Probolinggo dan Situbondo.

Kawasan Paiton memiliki sembilan unit pembangkit dengan berbagai macam operator atau pengelola.

Meski pembangkit yang menggunakan batu bara sebagai sumber listrik ini sudah berusia tua, namun masih diandalkan untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Bertahannya PLTU Paiton hingga saat ini karena inovasi yang telah dilakukan. Inovasi ini berhasil menjadikan Paiton salah satu pembangkit dengan status gangguan terendah di Indonesia,

Itu bisa terjadi karena PLTU Paiton melakukan tindakan preventif seperti pemeliharaan peralatan secara berkelanjutan termasuk ketersediaan suku cadang.

Kemudian melakukan pemantauan proses secara terus menerus, dan pemantauan sistem lingkungan, diantaranya adalah dengan menjaga kebersihan air laut.

Dengan langkah-langkah tersebut, PJB Paiton memperoleh Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dua tahun berturut-turut, mulai 2017 dan 2018.

Selain menjaga lingkungan, sejumlah program unggulan PJB Paiton yang memperoleh Proper Emas adalah pemberdayaan bagi nelayan dan petani

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/18561551/meski-dapat-proper-emas-dpr-nilai-pltu-paiton-masih-ada-minusnya

Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke