Kadernya Jadi Pengacara Prabowo-Sandiaga, Golkar Akan Beri Surat Peringatan

Sebab, Dorel menjadi pengacara yang akan membela pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.

"Sesuai dengan mekanisme organisasi, Partai Golkar akan memberikan surat peringatan jika yang bersangkutan masih tetap bekerja di luar jalur kebijakan," ujar Ace ketika dihubungi, Senin (27/5/2019).

Ace mengatakan, partai bisa memberhentikan Dorel dari keanggotaan partai jika tidak mengubah sikapnya.

Adapun, kata Ace, Dorel pernah menjabat sebagai pengurus Badan Advokasi Hukum & HAM di Partai Golkar. Namun, Dorel sudah dihentikan dari kepengurusan itu periode lalu.

"Dalam Pileg yang lalu dia maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dan memperoleh suara di bawah 1.000, tepatnya 780 suara. Boleh dikatakan yang bersangkutan memang caleg gagal dari daerah pemilihan Sumatera Barat," ujar Ace.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB. Mereka mendaftarkan gugatannya sekitar 01.21 jam sebelum pendaftaran ditutup.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto memimpin pelaporan itu.

Dia memperkenalkan 8 pengacara yang akan membela Prabowo-Sandiaga dalam sidang gugatan hasil pilpres ini.

"Ada 8 orang yang jadi lawyer Pak Prabowo-Sandi. Saya sebut ya, Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Lutfhi Yazid, Teuku Nasrullah, Denny Indrayana, dan Bambang Widjajanto," ujar Bambang.

Dorel sendiri beberapa kali pernah mengajukan ke MK atas beberapa perkara. Dia pernah menggugat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke MK.

Pasal yang digugat yakni Pasal 240 ayat 1 huruf n terkait dengan persyaratan bakal caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dorel menilai, pasal tersebut potensial merugikan hak konsitusi orang-orang yang telah lama menjadi anggota parpol. Sebab, Pasal 240 ayat 1 huruf n tidak mengatur batasan waktu anggota partai politik untuk menjadi bacaleg.

Dia juga pernah menggugat ketentuan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Dorel menjadi kuasa hukum dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar yang menjadi pemohon.

Mereka menggugat pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i yang mengatur pencalonan diri sebagai presiden atau wapres maka calon terkait belum pernah menjabat dua kali pada masa jabatan yang sama.