Kerugian Negara dalam Korupsi Pengadaan 4 Kapal KKP Diduga Sekitar Rp 61,54 Miliar

Empat kapal berukuran 60 meter itu untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI).

"Diduga kerugian keuangan negara dalam pengadaan 4 unit kapal SKIPI sekurang-kurangnya sebesar Rp 61.540.127.782," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada KKP, Aris Rustandi sebagai tersangka.

Keduanya diduga melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kronologi

Menurut Saut, Panitia Pengadaan Pembangunan SKIPI Tahap I merencanakan proses lelang pengadaan kapal itu mulai tanggal 5 Desember 2011. Pemenangnya diumumkan pada 15 Juni 2012.

"Bulan Oktober 2012, PT DRU pemenang pekerjaan pembangunan kapal SKIPI dengan nilai penawaran Rp 558.531.475.423. Saat itu setara 58.307.789 dollar Amerika Serikat," ujar Saut.

Pada Januari 2013, Aris sebagai PPK dan pihak PT DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPI tahap I itu.

Pada Februari 2015, Aris dan tim teknis melakukan kegiatan factory acceptance test ke Jerman.

Kemudian, bulan April 2016, Aris melakukan serah terima 4 kapal SKIPI dengan berita acara yang ditandatangani Amir yang menyatakan, pembangunan kapal SKIPI telah selesai 100 persen.

"Kemudian ARS telah membayar seluruh termin pembayaran kepada PT DRU senilai 58.307.789 dollar Amerika Serikat atau setara Rp 744.089.959.059. Padahal, diduga biaya pembangunan 4 unit kapal SKIPI hanya Rp 446.267.570.055," ujarnya.

KPK menduga terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum yang melibatkan keduanya selama proses pengadaan.

Perbuatan melawan hukum itu seperti belum adanya engineering estimate, persekongkolan dalam tender, dan pembuatan dokumen yang tidak benar.

"Empat kapal SKIPI tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan dibutuhkan. Diantaranya, kecepatannya yang tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, mark-up volume plat baja dan aluminium, dan kekurangan perlengkapan kapal lain," papar Saut.