Salin Artikel

Ditanya soal Kritik Prabowo, AHY Minta Hargai Pemimpin Pendahulu

Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kelima Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.

AHY datang mewakili Demokrat yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Apa tanggapan AHY atas pernyataan Prabowo tersebut?

AHY mengatakan, semua pihak mesti melihat objektif kerja para pemimpin masa lalu.

Setiap generasi kepemimpinan, kata dia, pasti menghasilkan pencapaian di berbagai bidang.

"Tentu ada perubahan dilakukan dari satu presiden ke presiden berikutnya, yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," kata AHY seusai debat.

Ketika ditanya apakah dirinya tersinggung atas pernyataan tersebut, AHY enggan mengomentari lebih jauh.

"Yang jelas bagi saya setiap yang dilakukan generasi dahulu wajib diapresiasi segala yang baik, apalagi kalau itu memang terasa oleh rakyat kita," kata AHY.

Meski demikian, ia mengakui, tentunya ada masalah-masalah yang belum tuntas dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Penyelesaian masalah tersebutlah yang menjadi tugas pemimpin selanjutnya.

"Artinya yang sebaiknya kita inginkan para pemimpin terus menghargai para pendahulu dengan semangat menjadi lebih baik dari pendahulunya," kata AHY.

Ketika ditanya soal soliditas di internal koalisi kubu Prabowo-Sandiaga, AHY berharap, media massa tidak membuat suasana di internal koalisi menjadi panas.

"Kami solid dan kami hadir di sini bisa memberikan support bagi pilpres. Tapi kami juga punya tugas mandat untuk memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif," pungkas AHY.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/13/23323721/ditanya-soal-kritik-prabowo-ahy-minta-hargai-pemimpin-pendahulu

Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke