Salin Artikel

Gelar Pidato Kebangsaan di Surabaya, Prabowo Akan Sebut Calon Menteri-menterinya?

"Nanti akan ada kejutan," ujar Dhimam di Surabaya, Jumat (12/4/2019).

Menurut Dhimam, Prabowo akan menyebut 80 tokoh profesional hingga akademisi yang telah membantu selama ini.

Namun, Dhimam membantah saat ditanya apakah nama-nama yang akan disebutkan Prabowo ada hubungannya dengan posisi menteri jika terpilih pada Pilpres 2019.

Pasalnya, sejumlah petinggi BPN mengatakan, Prabowo akan menyampaikan rancangan kabinetnya saat pidato kebangsaan.

"Bukan 80 orang calon menteri kabinet bayangan. Enggak begitu. Ini orang-orang yang kita identifikasikan sebagai orang-orang yang bisa membantu Pak Prabowo. Tidak harus (jadi menteri)," kata Dhimam.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, 80 tokoh yang akan disebut Prabowo adalah orang-orang yang dinilai memiliki potensi dan kemampuan untuk memecahkan persoalan bangsa, khususnya di bidang ekonomi.

Mereka berasal dari kalangan profesional, akademisi, kader parpol hingga non-parpol.

"Mereka orang-orang yang kita lihat punya potensi, tapi sama sekali tidak ada hubungannya misalnya seperti yang disebut akan membantu Pak Prabowo di kabinet," kata Dhimam.

Pidato Prabowo kali ini merupakan pidato kebangsaan keempat yang digelar selama masa kampanye Pilpres 2019.

Sebelumnya, pada 14 Januari 2019 Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC).

Pidato kebangsaan yang kedua digelar di Grand Ballroom Hotel Po, Semarang, pada 15 Februari 2019.

Kemudian pidato kebangsaan yang ketiga diadakan di Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Jumat (8/3/2019).

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/10065871/gelar-pidato-kebangsaan-di-surabaya-prabowo-akan-sebut-calon-menteri

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke