Salin Artikel

Survei Charta Politika: Elektabilitas PPP Turun karena OTT Romahurmuziy

Penurunan ini diprediksi karena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, pada survei periode 22 Desember 2018-2 Januari 2019 elektabilitas PPP masih pada angka 4,3 persen.

Sementara, pada survei periode 1-9 Maret 2019, elektabilitas PPP sebesar 3,6 persen.

Pada survei terbaru 19-25 Maret 2019, elektabilitas PPP kembali turun ke angka 2,4 persen. Survei terakhir ini digelar hanya berselang empat hari setelah Romahurmuziy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politisi yang akrab disapa Romy itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus suap jual beli jabatan.

"Penurunan ini bisa dikatakan karena PPP mengalami goncangan politik saat ketumnya terkena OTT KPK. Dan survei ini dilakukan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan dengan OTT," kata Muslimin.

Meski elektabilitasnya turun dan di bawah ambang batas parlemen empat persen, namun Muslimin menilai PPP masih mempunyai peluang untuk lolos ke DPR RI.

Sebab, masih ada potensi margin of error 2,19 persen serta pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 11,7 persen.

"Namun memang harus kerja lebih keras untuk memulihkan citra pasca OTT KPK," kata dia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/15150001/survei-charta-politika-elektabilitas-ppp-turun-karena-ott-romahurmuziy

Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke