Salin Artikel

Jadi Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa Menangis Teringat Romahurmuziy

Suharso menggantikan Romahurmuziy yang diberhentikan sebagai Ketum PPP karena tersangkut kasus korupsi.

Suharso menangis lantaran ia teringat dengan Romahurmuziy. Ia sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi pemimpin partai.

"Untuk berdiri di sini menerima mandat ini yang sungguh berat buat saya. Bagi saya, saudara Romy itu dia anak saya ya, adik saya," ungkap Suharso sambil terisak saat berpidato.

Ia sama sekali tak pernah mengira Romy terjerat kasus korupsi. Ia memandang, Romy merupakan sosok dengan kepemimpinan yang baik.

"Semuanya ada pada beliau, kapasitas ada, kapabilitas ada, bibit, bebet, bobotnya ada toh juga terjungkal," ujarnya.

Suharso memandang apa yang terjadi ke Romy sebagai musibah. Di sisi lain, ia mengajak seluruh jajaran partai untuk introspeksi diri atas kemungkinan kesalahan yang pernah dilakukan.

"Maka saya mengajak kita semua untuk kita berintrospeksi melihat apa yang sebenarnya yang salah pada kita," ungkapnya.

Kemudian ia mengingatkan logo partai yang berupa Ka'bah. Suharso menjelaskan, keputusan para pendiri partai menggunakan logo tersebut tak mudah.

Logo tersebut juga dinilainya memiliki makna mendalam bagi partai.

Di sisi lain, ia menyinggung para tokoh-tokoh PPP dahulu yang sukses membawa kejayaan partai.

"Bahkan di awal Reformasi adalah Pak Hamzah Haz yang menurut saya ketika orang menyepelekan Partai Persatuan Pembangunan, di tangan beliau, kita masih mencapai juara ketiga di Pemilu," ungkapnya.

Oleh karena itu, Suharso berharap jajaran partai untuk bangkit dan solid. Sebab, PPP juga akan menghadapi Pemilu 2019. Ia optimistis, jajaran partai mampu bekerja keras.

"Saya yakin sebenarnya kita karena partai besar kita punya pegalaman kita punya sejarah panjang, punya bukti, punya footprint yang tidak terbantahkan. Saya yakin dengan kader yang luar biasa, saya kira harus bangkit," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/20/23584731/jadi-plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-menangis-teringat-romahurmuziy

Terkini Lainnya

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke