Perludem Sebut Ada Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

Melihat kecenderungan itu, Titi menyebut bahwa ada upaya pendelegitimasian Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

"Memang variasinya semakin banyak, menyerang kelembagaan, menyerang personal, sulit untuk mengatakan bahwa ini bukan bagian dari upaya untuk mendelegitimasi KPU," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (4/3/2019).

"Jadi kalau lihat dari polanya, dari intensitasnya, memang seperti ada upaya untuk membuat atau mengajak publik untuk tidak mudah untuk percaya pada KPU," sambung dia.

Menurut Titi, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengkonstruksi KPU sebagai lembaga penuelenggara yang curang dan berpihak pada salah satu peserta pemilu.

Hal ini harus segera dihentikan supaya masyarakat awam tidak punya persepsi yang salah.

"Kalau masyarakat awam punya persepsi KPU-nya berpihak, tidak profesional, dan curang, implikasinya bukan hanya pada proses kontestasi pemilu, tetapi juga lebih besar kepercayaan kasus demokrasi itu sendiri," ujar Titi.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus ada penegakan hukum yang tegas untuk menekan angka penyebaran hoaks.

Hukum harus akuntabel dan transparan, sehingga mampu membuat efek jera pada pelaku, serta mencegah tindakan-tindakan serupa kembali terjadi.

Tidak hanya itu, Titi menilai, KPU harus berbenah untuk semakin menguatkan profesionalisme dan integritas.

"KPU harus menjawab dengan kerja yang lebih baik dan akuntabel, karena kalau sedikit saja ada kekurangan atau pun penyimpangan di jajaran KPU, itu akan lebih mudah untuk dipoltisir dan dikapitalisasi untuk kepentingan tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, muncul sejumlah hoaks terkait pemilu.

Awal Januari 2019, muncul isu 7 kontainer surat suara pemilu tercoblos. Kabar ini dipastikan hoaks, dan pelaku sudah diproses oleh pihak berwajib.

Paling baru, muncul kabar surat suara tercoblos di Sumatra Utara. Hal ini juga telah dibantah oleh KPU Sumut, dan pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut.