Salin Artikel

BPN Prabowo-Sandi Khawatir Pemilu 2019 Tidak Berjalan Luber dan Jurdil

Kekhawatiran tersebut muncul karena laporan pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum ada yang ditindaklanjuti dengan baik.

"Semua laporan pengaduan yang disampaikan saat ini belum ada satupun ditindak lanjuti dengan baik oleh Bawaslu," kata Wakil Direktur Relawan BPN Ferry Juliantono, di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Ketidakadilan tersebut, Ferry mencontohkan, terlihat dalam kasus Bupati Boyolali Seno Samodro yang diduga berpihak pada terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga menguntungkan pihak tersebut sekaligus merugikan pihak lainnya.

Menurutnya, bupati tersebut sudah jelas melanggar aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, tidak ada sanksi yang menjerat Seno.

"Kita pesimistis. Dibutuhkan keberanian yang ekstra untuk menjadikan pemilu ini berjalan adil. Namun, susah bagi kita (Prabowo-Sandi) karena saat ini tidak memiliki kekuasaan," ungkap Ferry.

Dia juga menyayangkan kasus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang dihentikan oleh Bawaslu.

Ferry berdalih, berhentinya tindak lanjut kasus "Yang Gaji Kamu Siapa" tersebut terjadi karena adanya kekuasaan yang dikendalikan oleh salah satu pasangan calon.

Anggota tim advokasi BPN, Indra, menambahkan, kekhawatiran berjalannya prinsip Luber dan Jurdil dalam Pemilu 2019 juga muncul pada kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh camat di Makassar.

"Kasus di Sulawesi Selatan jelas para camat mengatakan bahwasanya mendukung pasangan calon nomor urut 01. Padahal ASN dilarang terlibat," papar Indra.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Indra, Bawaslu sejatinya bertindak tegas agar tidak ada lagi ASN yang melanggar netralitasnya.

"Saya berharap Bawaslu bertindak, buktinya kan jelas ASN, objeknya melakukan kampanye," tuturnya.

Sebelumnya, beredar video yang diduga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan 15 camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf.

Di dalam video berdurasi 1 menit 26 menit ini terlihat, 15 camat dipimpin Syahrul Yasin Limpo memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden sambil mengajungkan jari tulunjuknya.

Video tersebut menampilkan cuplikan sejumlah wajah-wajah camat. Mereka mengangkat jari telunjuk satu dan sebagian camat masih ada berpakaian seragam dinas.

Ke-15 camat tersebut yakni, Camat Rappocini, Camat Mamajang, Camat Ujung Tanah, Camat Tamalanrea, Camat Tallo, Camat Kepulauan Sangkarang, Camat Biringkanaya, Camat Makassar, Camat Manggala, Camat Bontoala, Camat Panakkukang, Camat Ujung Pandang, Camat Tamalate, Camat Mariso dan Camat Wajo.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17443461/bpn-prabowo-sandi-khawatir-pemilu-2019-tidak-berjalan-luber-dan-jurdil

Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke