Salin Artikel

Haedar Nashir: Muhammadiyah Jaga Jarak dari Politik Praktis

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pasca-Sidang Tanwir di Bengkulu.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah menjaga diri dari politik praktis yang merupakan wilayah kerja partai politik.

Menurut dia, jika organisasi dakwah berhimpitan dengan partai politik dan kekuatan politik, maka yang terjadi adalah politisasi ormas dan agama.

Muhammadiyah mengubah pergerakan dari mengambil jarak pasif dengan parpol, sementara sekarang cenderung proaktif berkomunikasi dengan partai-partai politik.

Kendati begitu, menurut Haedar, jarak dengan partai tetap dijaga agar tidak abu-abu bahwa ormas Muhammadiyah masuk politik praktis.

Politik, lanjut dia, adalah baik selama mengikutsertakan nilai-nilai moral dan etika.

Politisi yang baik tentunya belajar bahwa politik bukan tentang upaya meraih kekuasaan semata, tetapi juga soal kebajikan untuk orang banyak dan bertata krama.

"Kalau kami sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik akan ada negosiasi nilai," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (17/2/2019), seperti dikutip Antara.

Haedar menambahkan, politik adalah urusan muamalah atau hubungan sesama manusia. Bahkan Muhammadiyah berpandangan politik sebagai muamalah yang baik sebagaimana urusan ibadah, akidah dan akhlak.

"Memperjuangkan kekuasaan, menduduki pemerintahan dan setelah itu bagaimana negara diurus. Ini nilai luhur," katanya.

Ia mengatakan, politik tidak boleh dibiarkan lepas kendali karena berpotensi menumbuhsuburkan paham Machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara.

"Maka Muhammadiyah perlu menghadirkan nilai-nilai agama yang mencerahkan yang berkaitan dengan politik," kata Haedar.

Menurut dia, dakwah memang tidak bisa dilepaskan dari politik. Bagi Islam, politik itu bagian dari dakwah.

Ada dakwah dan politik kebangsaan yang bersifat umum, misalnya suara moral dan pelurusan kiblat bangsa.

"Kami ingin mengajak semakin banyak orang yang teguh dengan posisinya di lahan dakwah dan Muhammadiyah harus memberi contoh," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/17411881/haedar-nashir-muhammadiyah-jaga-jarak-dari-politik-praktis

Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke