Cek Fakta Sepekan, Surat Undangan Kemendikbud hingga Konsultan Asing

Tak hanya itu, kabar palsu ini juga kerap merugikan beberapa pihak yang tidak menyaring informasi.

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya lebih jeli dalam menyaring informasi dan kabar dari media sosial agar tidak termakan informasi bohong.

Dalam pekan ini, Kompas.com telah merangkum sebanyak dua hoaks dan satu klarifikasi yang muncul pada 4-8 Februari 2019. Berikut rinciannya.

Surat undangan Kemendikbud

Kabar mengenai surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI beredar di media sosial pada Rabu (6/2/2019).

Surat ini berisi undangan kepada Kepala Sekolah SD Inpres Onekore 3, Regina Uwa, untuk hadir dalam acara Bimbingan Teknis dan Penetapan SD Penerima Bantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Tahun Ajaran 2019.

Dalam surat bernomor 5979/D5.7/TU/2019 juga disebutkan beberapa syarat yang harus dibawa peserta, seperti fotokopi rekening bank pemerintah atas nama sekolah/bendahara/kepala sekolah, stempel sekolah, materai Rp 6.000 sebanyak lima lembar, dan juga membawa laptop/notebook.

Selain itu, peserta juga wajib memesan tiket pesawat di Agen Nuwansyah Travel atas nama Andi Nur Ichwansah paling lambat pada Rabu (6/2/2019) pukul 16.00 WIB.

Mengetahui adanya surat palsu yang mengatasnamakan Kemendikbud, pihaknya kemudian menegaskan bahwa surat tersebut palsu.

"Surat itu palsu. Kemendikbud tidak pernah merekomendasikan atau mewajibkan kepada peserta untuk menggunakan agen perjalanan tertentu," ujar Kepala Subbagian Layanan informasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Anandes Langguana saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (6/2/2019).

Anandes juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap surat yang mengatasnamakan Kemendikbud.

Jika menemukan surat yang mencurigakan, masyarakat bisa melapor ke unit layanan terpadu Kemendikbud.

Hasil Survei Balitbang Kompas

Pesan yang berisi hasil survei yang mengaku berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kompas beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Kamis (7/2/2019).

Adapun pesan ini juga menampilkan hasil survei dari 800 responden yang berdomisili di enam daerah pemilihan (dapil) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Disebutkan juga terdapat tiga kategori pemilih, yakni pemilih pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pemilih pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan tidak memilih kedua paslon.

Keenam dapil ini mencakup wilayah Sukajadi, Cicendo, Andir, Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibeunying, Kaler, Cibeunying Kidul, Kiaracondong, Batununggal, dan Lengkong.

Kemudian, wilayah lainnya, antara lain Antapani, Mandalajati Arcamanik, Ujungberung, Panyileukan, Cibiru, Cinambo, Gedebege, Rancasari, Buahbatu, Bandung Kidul, Regol, Astana anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, dan Bandung Kulon.

Dari keseluruhan hasil survei keenam dapil, total yang memilih paslon 01 sebanyak 42,8 persen, 42,2, persen memilih paslon 02, dan 15 persen tidak memilih kedua paslon.

Tersebarnya hasil survei ini diketahui pihak Litbang Kompas dan mereka memberikan klarifikasi bahwa pesan tersebut adalah hoaks.

"Terkait dengan beredarnya tulisan di media sosial yang menyebut sebagai 'Hasil Survei Balitbang Kompas untuk Pemilihan Presiden & Wakil Presiden 2019', bersama ini kami menyatakan hal itu sebagai tidak benar," ujar Manajer Depatment Penelitian Litbang Kompas, M Toto Suryaningtyas dalam rilis yang didapatkan Kompas.com pada Kamis (7/2/2019).

Toto mengatakan bahwa Litbang Kompas tidak melakukan survei di Kota Bandung pada periode 2-9 Januari 2019, dengan 800 responden dan dapil di tingkat kecamatan.

Selain itu, survei yang benar-benar dilakukan pihak Litbang Kompas bisa juga dipublikasikan di Harian Kompas, Kompas.id, Kompas.com, dan Kompas TV demi kontribusi kepada masyarakat.

Polemik Konsultan Asing Stan Greenberg

Tak hanya hoaks dan surat palsu yang meresahkan masyarakat, Kompas.com juga memberikan klarifikasi mengenai isu Jokowi menggunakan jasa konsultan asing AS, Stanley Bernard Greenberg. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial dalam sepekan ini.

Awalnya informasi ini berasal dari situs The Political Strategist, www.political-strategist.com yang mencantumkan nama Jokowi sebagai salah satu klien Stan Greenberg.

Tak hanya itu, informasi dalam situs ini menjadi ramai tak lama setelah Jokowi menuduh bahwa pasangan yang menjadi pesaingnya dalam Pilpres 2019 menggunakan konsultan asing. Namun, Jokowi tidak menyebut pihak yang dimaksud.

Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan dalam situs The Political Strategist dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyatakan bahwa Jokowi-lah yang selama ini menggunakan jasa konsultan asing.

Menanggapi banyaknya kabar mengenai ini, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengaku mengetahui kabar keterkaitan Jokowi dengan Greenberg melalui situs The Political Strategist.

Akan tetapi, Andre mengungkapkan bahwa dirinya tidak sedang menuduh Jokowi. Melainkan, ia berharap adanya klarifikasi dari Jokowi terhadap isu tersebut, sehingga tidak menimbulkan informasi yang simpang siur.

Sementara, Kompas.com berupaya menelusuri informasi mengenai situs The Political Strategist dan ditemukan bahwa situs tersebut telah ada sejak 7 Desember 2016.

The Political Strategist terdaftar melalui sebuah alamat IP yang berada di Chicago, AS. Diketahui juga bahwa situs ini didaftarkan oleh seseorang yang berdomisili di Yarmouth, Kanada.