Salin Artikel

Moeldoko: Ada Pelanggaran HAM Berat Lain yang Belum Selesai...

Diketahui, tema debat capres cawapres Pemilu 2019 yang digelar 17 Januari 2019 mendatang, yakni soal Hak Asasi Manusia (HAM), penegakkan hukum, korupsi dan terorisme.

Menurut Moeldoko, rekam jejak pelanggaran HAM pada sosok Prabowo jauh lebih parah dibandingkan kondisi pelanggaran HAM pada pemerintahan Joko Widodo empat tahun terakhir.

"Ada pelanggaran HAM berat lain yang belum selesai," ujar Moeldoko saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Saat ditanya apakah pelanggaran HAM Prabowo di masa lalu yang akan menjadi materi Jokowi dan Ma'ruf Amin saat debat melawan Prabowo dan Sandiaga, Moeldoko tidak mau menjawabnya secara lugas.

"Ya itu nanti dinamikanya," ujar Moeldoko.

Meski demikian, mantan Panglima TNI itu memastikan, Jokowi dan Ma'ruf Amin siap menjalani debat capres cawapres.

Moeldoko mengatakan, Jokowi memiliki keunggulan di dalam topik HAM dan penegakkan hukum. Sebab, selama empat tahun menjalankan pemerintahan ini, tidak ada pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi pada masa lalu.

"Selama kepemimpinan Pak Jokowi ini, relatif tidak ada pelanggaran HAM berat yang signifikan. Pelanggaran HAM berat itu adalah bagian dari residu masa lalu. Ya itulah topik yang dapat dikembangkan ke mana-mana," ujar Jokowi.

Diberitakan, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan akan menjadi salah satu isu yang akan diangkat Prabowo-Sandiaga saat debat capres cawapres 17 Januari 2019.

"(Kasus Novel Baswedan) termasuk menjadi salah satu yang paling concern," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebab, pihaknya menilai bahwa kasus kekerasan yang menimpa Novel merupakan salah satu preseden buruk di dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi pada pemerintahan Jokowi saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/17501111/moeldoko-ada-pelanggaran-ham-berat-lain-yang-belum-selesai

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke