Rapat Bahas Transportasi Jabodetabek, Jokowi Singgung Tumpang Tindih Pengelolaan

Dalam pembukannya, Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sistem transportasi di Jabodetabek mesti sederhana dan terpadu, bukan seperti sekarang yang masih tumpang tindih antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

"Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam menajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan dan tidak saling lempar tanggung jawab antarinstitusi satu sama lain," ujar Presiden Jokowi.

Ia mencontohkan mengenai urusan jalan. Ada jalan yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

"Semuanya kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi. Yang sering terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan, sering banyak yang saling menunggu," ujar Presiden.

Contoh lainnya, yakni mengenai intra maupun antarmoda transportasi yang semestinya terintegerasi dan dikelola oleh struktur yang sederhana.

Apabila dikelola secara sederhana dan efektif, Presiden yakin akan mendorong masyarakat beralih dari moda transportasi pribadi ke transportasi masal.

"Mestinya nanti kalau MRT jadi, LRT jadi, Kereta Bandara jadi, Transjakarta ada, semuanya sudah siap, betul-betul masyarakat bisa kita dorong untuk masuk ke transportasi masal yang telah kita siapkan dan mobil-mobil di jalanan berkurang besar-besaran," ujar Presiden.

Jokowi mengingatkan bahwa setiap tahun, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jabodetabek adalah sebeaar Rp 65 triliun.

"Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT dan LRT ya. Enggak mungkin yang seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar Rp 65 triliun betul-betul jadi barang, bukan asap memenuhi kota," ujar dia.