Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Awalnya, deklarasi dukungan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN Tanah Bumbu, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan.

Deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf dilaksanakan dalam sebuah acara di Batulicin, Tanah Bumbu, Minggu (2/12/2018).

Deklarasi dukungan itu dibacakan Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Sudian Noor, didampingi sekretarisnya Murhansa, Wakil Bendahara Erni, Majelis Pertimbangan Darwis, serta Wakil Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Akhmadi.

Setelah dibacakan, deklarasi diserahkan Sudian Noor kepada Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Kiai Ma'ruf Kabupaten Tanah Bumbu, Saipul Rahman. Acara juga disaksikan langsung oleh Ghimoyo, selaku Ketua TKD Provinsi Kalimantan Selatan. 

Sudian Noor mengatakan, dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf bukan tanpa alasan kuat. Menurut dia, DPD PAN Tanah Bumbu hanya mengikuti aspirasi masyarakat setempat yang telah merasakan pembangunan terus berjalan sesuai dengan janji Presiden Jokowi.

"Tiap tahun pembangunan terus ditingkatkan dan itu terbukti. Saya melihat di Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat lebih banyak condong memilih Jokowi, karena sudah sangat dirasakan dari program beliau membangun dari pinggiran," kata Sudian dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11/2018).

Tanggapan Sekjen PAN

Saat dimintai tanggapan terkait pengalihan dukungan di Tanah Bumbu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PAN Eddy Soeparno memastikan partainya akan memberi sanksi bagi pengurus kader yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebab, sikap itu jelas bertentangan dengan DPP PAN yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PAN Kalimantan Selatan yang akan evaluasi dan memberikan sanksi organisasi," kata Eddy kepada Kompas.com, Senin (3/11/2018).

Menurut Eddy, DPW Kalsel akan segera memanggil para kader yang membelot untuk meminta klarifikasi dari mereka. Namun, Eddy belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan kepada para kader yang membelot itu.

DPW Kalsel ikut dukung Jokowi

Bukannya memberikan sanksi, DPW Kalsel belakangan justru ikut-ikutan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018).

Surat deklarasi dukungan juga sudah diserahkan kepada Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Kalimantan Selatan.

"Benar. Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," kata Muhidin saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu malam.

Menurut Muhidin, ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, mayoritas masyarakat Kalsel mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

"Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Walikota Banjarmasin di 2 periode, bisa membangun Banjarmasin," ujar Muhidin.

Muhidin berharap, seluruh kader PAN dan masyarakat pendukung di Kalimantan Selatan akan turut mendukung kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengaku sudah menginstruksikan seluruh kader PAN di provinsi itu untuk mendukung pasangan petahana.

"Saya berharap kepada seluruh kader untuk ikut. Jadi saya ke Jokowi, yang lain juga ikut," kata dia.

Sikap DPP PAN

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku sedang mencari informasi apakah deklarasi yang dilakukan Ketua DPW Kalsel itu atas persetujuan seluruh pengurus daerah atau hanya dari satu pihak saja.

"Saya sedang meminta informasi terkini dan akurat dari pengurus DPW lainnya. Jelas deklarasi ini bertentangan dengan keputusan politik DPP PAN dalam pilpres 2019," kata Eddy Senin (10/12/2018).

Saat ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Ketua DPW Kalsel, Eddy enggan berandai-andai.

"Saya pastikan dulu bahwa fakta-fakta riil sudah kami peroleh. Saat ini jawaban saya hanya asumtif," kata dia.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais memastikan akan ada sanksi pemberhentian kepada Muhidin selaku Ketua DPW Kalsel. Menurut dia, DPP PAN akan segera menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Muhidin.

"Akan kita tunjuk kader lain sebagai pelaksana tugas," kata Hanafi.