KPK Berharap Media Sosial Bisa Digunakan untuk Suarakan Semangat Antikorupsi

Ia berharap, pengguna media sosial bisa menyuarakan semangat antikorupsi sekaligus melaporkan potensi korupsi di lingkungannya.

"Tentu saya tidak bisa mengurus apa yang teman-teman inginkan untuk ditulis. Mau hari ini posting (makan) bakso, besok ikan bakar, besok sate kambing, ya itu urusan masing-masing. Tapi kami berharap kalian menjadi agen-agen antikorupsi," kata Laode dalam sambutannya pada Festival Media Digital Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Kalau melihat sesuatu (potensi korupsi), tulislah. Misalnya ini ada, mohon maaf, ada kepala desa menerima uang untuk urus KTP di atas yang seharusnya, tulis aja terus cc ke (akun) KPK, cc ke Kemendagri," lanjut Laode.

Menurut dia, hal ini bisa menjadi bentuk pengawasan sekaligus kritik dari masyarakat kepada para pejabat publik untuk berhati-hati dan menjauhi praktik korupsi.

"Jadi kita mengisi jaga dunia maya dengan pesan-pesan positif tapi juga kritikan ke pemerintah dan pejabat publik," kata Laode.

Selain itu, Di sisi lain, Laode juga berharap media sosial yang dikelola kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tak hanya sekadar menyiarkan informasi terkait tugas pokok, fungsi dan capaian instansi.

Media sosial instansi-instansi itu diharapkan bisa mengabarkan berbagai kebijakan yang memiliki semangat antikorupsi.

"Itu bisa juga mengampanyekan hal-hal antikorupsi. Misalnya, dari Kemenkes kalau punya Twitter, sekarang antre di rumah sakit tidak perlu lagi bayar-bayar misalnya. Kemendagri, misalnya, sekarang urus KTP tidak perlu lagi bayar-bayar ekstra," kata Laode.