Melalui akun Twitter-nya, Minggu (2/12/2018), Osamah menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas, Jakarta Pusat, merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.
Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.
Arwani menilai, Dubes Arab Saudi telah turut campur urusan politik domestik Indonesia.
"Kendati Dubes mengetahui kondisi riil Republik Indonesia, tidak patut Dubes membuat kicauan yang memberi interpretasi atas peristiwa di Tanah Air," ujar Arwani melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).
Arwani menjelaskan, dalam hubungan diplomatik antarnegara, terdapat prinsip non interference atau tidak boleh campur tangan urusan negara tempat seorang Dubes ditugaskan.
Artinya, setiap negara memiliki "kedaulatan ke dalam" dan "kedaulatan ke luar" yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
Oleh sebab itu, Arwani meminta Dubes Arab Saudi memberikan penjelasan dan permintaan maaf atas twit yang dinilainya dapat merusak hubungan diplomatik antara kedua negara.
"Kami menyerukan Dubes Arab Saudi di Indonesia untuk melakukan tabayun dan meminta maaf atas kekhilafan yang telah disampaikan melalui akun twitternya," kata Arwani.
Sebelumnya, kicauan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi menimbulkan protes dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Gerakan Pemuda Ansor, meski kemudian kicauan tersebut direvisi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Osamah memberikan klarifikasinya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mendesak pemerintah untuk menyampaikan nota protes kepada Kerajaan Arab Saudi dan memulangkan Osamah.
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/09521961/anggota-komisi-i-sesalkan-twit-dubes-arab-saudi-soal-reuni-212