Sekjen PSI: Soeharto Simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Antoni menyebut, justru mertua Prabowo yang juga Presiden kedua Soeharto sebagai simbol korupsi.

"Tahun 1998 kita turun kejalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Ini secara politik terang benderang bahwa Pak Harto simbol KKN. Dan pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto," kata Antoni di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Saat aktivis turun ke jalan menuntut Soeharto mundur pada 1998, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan pangkat.

"Secara historis kita menurunkan Pak Harto karena alasan korupsi, dan Pak Prabowo ada di sana secara langsung tidak langsung mempertahankan rezim mertuanya. Sekarang tahu-tahu bicara anti korupsi," ujar Antoni.

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah sebelumnya juga sempat menyebut Soeharto sebagai gurunya korupsi saat menanggapi pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia layaknya kanker stadium 4.

Atas pernyataannya itu, Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto berencana melaporkan Basarah ke polisi.

Namun, Antoni mengaku tidak takut dipolisikan atas langkahnya menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi. Menurut dia, hal tersebut merupakan fakta yang diketahui banyak orang.

"Coba tanya semua orang yang aksi 1998, kenapa turunkan Pak Harto. Ada tiga alasannya, korupsi kolusi nepotisme, dia memang Presiden yang kita turunkan karena itu," kata Antoni yang mengaku turut turun ke jalan pada 1998.

Antoni mengakui, secara hukum Soeharto memang belum pernah divonis terbukti melakukan korupsi selama 32 tahun memimpin Indonesia. Namun, secara politik, menurut dia tidak salah jika menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi.

"Fakta politik tidak bisa dipungkiri tiga simbol itu (korupsi, kolusi, nepotisme). Makanya kita turunkan," ucap Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Saat menghadiri "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018), Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Ia juga menyinggung soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.