Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Hal itu disampaikan Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Menurut Junaidi, seharusnya pemerintah mengupayakan skema pembayaran dengan angsuran ringan, bukan DP 0 persen yang nantinya akan memperbesar angsuran.

"Jadi ini tolong dilihat kalau DP 0 persen itu rumah-rumah komersil yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau rumah subsidi 1 persen juga sudah murah sekali, karena angsurannya kalau satu persen ada rumah ratusan juta itu kan cuma Rp 1 jutaan," ujar Junaidi.

Ia mengatakan, sedianya program penyediaan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri sangat bagus.

Namun, hal itu harus didukung dengan skema pembayaran yang realistis.

Junaidi mencontohkan, program pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2017 lalu yang sempat dibantu pendanaannya oleh Bank Dunia.

Kala itu, masing-masing pembeli diberi bantuan uang muka sebesar Rp 27 juta.

Menurut dia, program tersebut juga tidak berjalan lancar lantaran uang angsuran kemudian menjadi tak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menambahkan, pemerintah sudah mengajak Apersi untuk membangun rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri.

Junaidi juga menyambut baik ajakan itu karena tak akan kerepotan mengurus penyediaan lahan yang selama ini menjadi masalah dalam pembangunan rumah subsidi.

"Ada, sudah (ada pembicaraan). Ada, sudah banyak yang sudah jalan," ujar Junaidi.

Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya.

Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun.

Namun, jika berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya.

Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.

"Program ini merupakan dorongan. Nanti ada berbagai insentif dari pemerintah. Agar semakin terjangkau dan prosesnya semakin cepat sehingga ASN, TNI dan Polri bisa segera memiliki rumah. Karena gajinya kan terbatas, kalau harga rumah komersil sulit terjangkau," lanjut Wimboh.