Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberi subsidi kepada BPJS Kesehatan.
"Belum. Mungkin dalam waktu dekat ini," kata Iqbal kepada Kompas.com, Jumat (26/10/2018).
Kendati demikian, Iqbal menyambut baik jika memang pemerintah akan mengucurkan anggaran negara untuk mensubsidi BPJS Kesehatan.
Ia meyakini, subsidi yang diberikan pemerintah, seberapa pun besarannya, bisa membantu BPJS Kesehatan yang sedang mengalami defisit.
"Karena sesuai PP 87 Thn 2013 bahwa salah satu opsi ketika dana jaminan sosial negatif adalah dengan memberikan suntikan dana," kata Iqbal.
Jokowi memberi sinyal pemerintah akan mensubsidi BPJS saat menghadiri Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia, di Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10/2018).
Awalnya, dalam acara itu, Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menantang Presiden Joko Widodo untuk memaparkan solusi terkait defisit BPJS Kesehatan.
Jokowi pun menjawab permintaan Ilham itu. Ia mengaku mengetahui persis masalah yang melanda BPJS kesehatan serta solusi untuk mengatasinya.
Kendati demikian, Jokowi tidak mau mengungkapkan solusi itu di atas panggung. Ia mengaku akan bicara secara pribadi dengan Ketum IDI dan Dirut BPJS Fachmi Idris.
"Jadi enggak usah saya jawab disini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka ramainya kemana-mana," kata dia.
Kendati demikian, Jokowi di akhir pidatonya memberi sinyal bahwa pemerintah akan mensubsidi BPJS kesehatan.
Ia tidak menyebut berapa angka subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Namun, Jokowi menyinggung soal subsidi energi yang jumlahnya pernah mencapai Rp 400 Triliun.
"Kita ingat subsidi BBM energi pernah mencapai 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan. Ya kira-kira jawabannya kurang lebih anunya itu. Kurang lebih," tutup Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/26/15240391/bpjs-belum-diajak-bicara-soal-rencana-subsidi-dari-pemerintah