Ralat Ucapannya, Sandiaga Akui Kinerja Susi Luar Biasa

Ia mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memberi kemudahan bagi nelayan.

Hal ini disampaikan Sandiaga menjawab protes yang sebelumnya disampaikan Menteri Susi.

Sandiaga mengungkapkan, saat mengunjungi kampung nelayan di Indramayu beberapa waktu lalu, ia hanya mencoba menangkap aspirasi dari masyarakat.

Ia mendengar aspirasi nelayan terkait sulitnya mendapatkan surat izin penangkapan ikan.

"Itu bagian daripada kami menangkap aspirasi dan aspirasi sudah kami sampaikan. Itu memang tugas kami sebagai yang ingin menyampaikan aspirasi ke masyarakat. Dan kita terima kasih sekali. Ada gerak cepat dari kawan kita Ibu Susi," kata Sandiaga.

Sandiaga senang aspirasi tersebut bisa didengar langsung oleh Menteri Susi.

Ia mengakui kinerja Susi luar biasa dalam memudahkan nelayan untuk melaut.

"Iya sudah (ada aturan yang mempermudah nelayan). Kami justru berterima kasih kepada Bu Susi karena tanggal 10 Oktober saya hadir di sana, tanggal 12 Oktober sudah ada yang di-launching e-service. Jadi itu luar biasa tindak gerak cepat oleh KKP," kata Sandiaga.

Saat ditanya apakah kebijakan yang memudahkan nelayan itu baru muncul setelah kunjungan Sandiaga ke Indramayu, Sandiaga membantahnya.

Menurut Sandi, kebijakan yang memudahakn nelayan memang sudah dilakukan KKP sejak dulu.

"Enggak juga. Itu memang sudah dijalankan dan ini sosialisasi yang harus terus dilakukan," jawab Sandiaga.

Sandiaga pun mengaku enggan menanggapi lebih jauh protes Susi karena tidak mau terjebak dengan perang komentar di media.

Ia mengaku ingin menghadirkan kampanye yang sejuk. Sandiaga justru berseloroh dan berharap tidak ditenggelamkan oleh Susi.

"Selama saya tidak ditenggelamkan Bu Susi, aman. Enggak ditenggelamkan, yang penting itu aja," kata Sandiaga seraya tertawa.

Protes Susi

Susi Pudjiastuti menegaskan, nelayan Indramayu dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 10 gross tonnage dan tidak membutuhkan perizinan untuk melaut.

Nelayan hanya wajib untuk melapor.

"Kami tidak pernah persulit izin penangkapan ikan, kenapa demikian karena kami mau majukan perikanan indonesia, tidak ada persulit izin," kata Susi, Rabu (17/10/2018).

Susi menyatakan, pihaknya pada tanggal 7 November tahun 2014, telah menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjelaskan bahwa kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin, tetapi harus terdaftar.

Hasil tangkapan juga harus masuk ke Tempat Pelelangan Ikan, dan pemerintah daerah setempat juga harus tahu, berapa jumlah tangkapannya, dan siapa saja yang membeli.

Adapun bagi kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan mengurus administrasi dan birokrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Administrasi tersebut meliput Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Jika tidak, maka KKP dapat menindak tegas dengan mencabut surat-surat izin tersebut.

Kemudian untuk kapal kapasitas 10 GT - 30 GT, administrasi perizinan diurus dalam tingkat provinsi.

Susi menegaskan, perizinan tersebut untuk mendata kepatuhan pemilik kapal, terutama bagi pemilik kapal 30 GT yang sejatinya sudah tidak dikategorikan sebagai nelayan karena volume tangkapan dan penghasilan yang melebihi nelayan umum.

Apalagi pemilik kapal ukuran besar masih kerap melakukan pemalsuan laporan hasil tangkap dan menurunkan pendapatan pajak negara dalam sektor perikanan.

Kalau mengacu pada Surat Edaran yang telah KKP terbitkan, nelayan dengan kapasitas kapal 10 GT seperti di Indramayu dibebaskan dari perizinan.

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik," kata Susi.

.

.