Salin Artikel

Bagaimana Kelanjutan Seleksi CPNS di Sulteng dan NTB? Ini Keputusan BKN

Penundaan ini karena bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Bencana itu berdampak di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Tadi malam Pansel memutuskan bahwa untuk yang melamar di sana, itu di-pending sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan," kata Ridwan dalam konferensi pers di Gedung BKN, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

"Karena apa? Karena mereka tidak banyak dapat kesempatan, infrastruktur yang rusak, listrik juga enggak ada," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, panitia saat ini masih menyusun langkah-langkah khusus untuk menangani persoalan tersebut.

Selain itu, panitia juga fokus mencari lokasi yang aman untuk persiapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Bagaimana dengan mereka yang memilih kementerian dan lembaga? Mereka juga kesulitan karena Kemenkumham, Kemenristek, Kemendikbud, Kejagung itu, misalnya, membutuhkan mereka mengirimkan berkas fisik," ujar Ridwan.

"Namun, PT Pos (Indonesia) tidak atau belum 100 persen service-nya. Sehingga mereka kesulitan. Nah, nanti akan kami lihat apakah bisa teman-teman di sana ikut dengan skema yang sama atau harus di-pending juga," lanjut dia.

Sementara, di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga dilanda gempa pada Agustus lalu, Ridwan memastikan tahapan seleksi tetap mengikuti jadwal nasional.

Sebab, kata dia, pemerintah dan masyarakat NTB telah menyatakan kesiapannya mengikuti tahapan yang sudah ditentukan.

"Di NTB itu tetap di-schedule nasional karena baik masyarakat dan pemda menyatakan mereka siap 100 persen. Kita tinggal cari tempat yang bisa dipakai (untuk tes SKD dan SKB)," kata Ridwan.

.

.

.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/17480181/bagaimana-kelanjutan-seleksi-cpns-di-sulteng-dan-ntb-ini-keputusan-bkn

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke