Salin Artikel

Menurut Irvan, Novanto Justru Kecewa dengan Fayakhun karena Tak Muncul Beri Uang

Awalnya, uang itu disebut pemberian Fayakhun kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, guna kepentingan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Menurut Irvan, Novanto justru kecewa dengan Fayakhun yang tidak memberikan uang untuk keperluan partai. Padahal, menurut Irvan, Fayakhun sedang ditunggu-tunggu oleh Novanto.

Hal itu diakui Irvan saat menjadi saksi bagi terdakwa Fayakhun Andriadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan kepada Irvan seputar keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Irvan kemudian membenarkan keterangannya tersebut.

Dalam BAP, Irvan mengatakan bahwa pada saat menjalani shalat Jumat di Rumah Tahanan Guntur, dia bertemu dengan Setya Novanto dan Fayakhun Andriadi.

Ketiganya sudah menjadi tahanan KPK dalam kasus yang berbeda.

Menurut Irvan, saat itu Novanto bertanya kepada Fayakhun mengenai isu pemberian uang melalui dirinya.

Fayakhun kemudian mengakui bahwa uang tersebut benar diberikan dan untuk keperluan Rapimnas Golkar.

Namun, menurut Irvan, Novanto membantah menerima uang 500.000 dollar Singapura itu. Novanto justru mengungkapkan kekecewaan pada Fayakhun.

Menurut Irvan, Novanto saat itu mengatakan kepada Fayakhun, "Loe yang Gw tunggu-tunggu bantuannya enggak pernah datang. Malah yang bantu itu dari Jawa Timur sama Jawa Tengah".

Meski demikian, saat memberikan tanggapan atas keterangan Irvan, Fayakhun tetap meyakini telah memberikan uang sebesar 500.000 dollar Singapura kepada keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.

Penyerahan melalui staf Fayakhun, Agus Gunawan.

"Agus sampaikan pada saya sudah serahkan kepada saksi (Irvanto). Itu saya yakini kebenarannya. Saya memang minta Agus menyerahkan pada saksi," kata Fayakhun kepada majelis hakim.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/14153161/menurut-irvan-novanto-justru-kecewa-dengan-fayakhun-karena-tak-muncul-beri

Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke