Bacaleg Eks Koruptor Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Ia mengusulkan kepada bacaleg eks koruptor untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pencalonannya.

Apalagi, saat ini MA menunda sementara uji materi terhadap Pearaturan KPU (PKPU) yang memuat larangan mantan narapi korupsi maju sebagai caleg.

Alasan penundaan karena Undang-Undang Pemilu yang menjadi acuan PKPU juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Silakan caleg dan parpol bisa mengajukan gugatan ke (Pengadilan) Tata Usaha Negara, sehingga berharap persoalan terkait dengan sengketa pencalonan ini tidak mengganggu tahapan (pemilu) yang lain," kata Veri dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Jika bacaleg mengajukan gugatan ke PTUN, maka yang menjadi materi gugatan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bacaleg lantaran berstatus sebagai mantan narapidana korupsi.

Putusan PTUN tersebut berlaku bagi bacaleg perseorangan.

Veri menjelaskan, putusan PTUN berlaku selama belum ada putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan KPU (PKPU) yang memuat larangan mantan napi korupsi nyaleg.

Sebaliknya, jika gugatan telah sampai ke PTUN tetapi belum diputuskan dan putusan MA terhadap PKPU sudah keluar, maka yang berlaku adalah putusan MA.

"Putusan PTUN keluar duluan dan MA belakangan, maka yang dijadikan rujukan yaitu putusan PTUN, khusus untuk caleg-caleg yang mengajukan permohonan," jelas Veri.

Ia menambahkan, pengujian MA dan PTUN sifatnya berbeda.

MA menguji peraturan, dalam hal ini PKPU. Sementara, PTUN melakukan pengujian terhadap putusan administrasi, dalam hal ini putusan KPU.

"Putusan MA berlaku untuk diputuskan ke depan, sedangkan putusan PTUN berlaku pada saat itu dan harus dijalankan," kata Veri.

Sebelumnya, Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara, dalam melakukan tugasnya, KPU berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

KPU untuk saat ini menolak menjalankan keputusan Bawaslu. KPU akan merevisi keputusan jika bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nantinya.