Kubu Prabowo-Sandiaga Siap Jelaskan soal 25 Juta Identitas Ganda di DPS ke KPU

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua KPU Arief Budiman yang meminta kubu Prabowo-Sandiaga melaporkan secara resmi temuan adanya 25 Juta identitas ganda dalam DPS.

"Nanti kita akan buka di dalam rapat resmi, diundang, nanti kita akan sampaikan. Ya silakan karena datanya sebelumnya itu kan data publik, publik itu punya hak berdasarkan keterbukaan informasi publik, semua bisa mengakses dan silahkan dihitung sama-sama," kata Mustafa di Posko Pemenangan PAN, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Mustafa mengaku temuan itu sudah dikroscek bersama parpol koalisi lainnya. Ia menilai ada sejumlah temuan yang perlu diklarifikasi bersama dengan KPU.

"Kita tidak berharap ada data ganda dan sebagainya tapi kenyataannya bahkan yang berdasarkan kesamaan NIK kemudian nama dan tanggal lahir itu bisa sampai 25 juta data ganda itu," katanya.

Mustafa mengatakan, koalisi juga sudah mengirimkan tim kecil ke KPU untuk bertukar informasi terkait temuan ini. Ia berharap KPU juga bisa membuktikan profesionalismenya.

"Karena masih ada kesempatan untuk ada perbaikan-perbaikan yang memang sangat teknis tapi ini menentukan legitimasi Pemilu 2019," ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan ini perlu dituntaskan karena menyangkut hajat masyarakat Indonesia yang akan menggunakan hak politiknya. Sehingga perlu ada kejelasan dari KPU terkait temuan ini.

"Dan rakyat sebagai subjek itu yang paling berhak untuk mengetahui bagaimana data ini sebenarnya. Serahkan juga kepada masyarakat biar kemudian semua bisa bekerja membantu," katanya.

"Bukan hanya koalisi Prabowo-Sandi tapi juga koalisi Pak Jokowi-Pak Ma'ruf Amin memerlukan hal (kejelasan) yang sama," katanya.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, sampai Selasa pagi, belum ada laporan yang masuk soal identitas ganda di DPS.

Ia berharap temuan tersebut bisa segera dilaporkan berikut dengan data-datanya.

"Kalau ada data, tentu kami akan cek. Kalau hanya diberi angka 25 juta, ya saya kan enggak tahu 25 juta itu ada di mana, siapa," kata dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Arief yakin, sejauh ini DPS yang sudah ditetapkan KPU tidak bermasalah. Bahkan pada Rabu (5/9/2018) besok, KPU akan mengundang seluruh perwakilan partai politik untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).

"Besok kita tetapkan, Anda silakan datang, Anda silakan lihat apakah data kami masih ada yang bermasalah atau tidak," ujar Arief.