Salin Artikel

Langkah Polisi Tangani Konflik Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Wajar

Hal itu menyikapi pernyataan Wasekjen Demokrat Didi Irawadi membandingkan sikap Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi kritik oposisi.

Dalam pernyataannya, Didi menilai pembubaran acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden menunjukkan ketidaknetralan aparat dalam mengayomi masyarakat.

"Ini bukan bagian dari tindakan represif, tetapi justru ini memberikan proses penegakan hukum yang sudah barang tentu masyarakat juga harus tahu situasi," kata Rofiq di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Menurut dia, aparat keamanan sudah bergerak dengan profesional. Upaya aparat membubarkan atau membatalkan gerakan tersebut guna menekan potensi konflik yang berkepanjangan dan menjaga kondusivitas masyarakat.

"Ya, menjaga kondusivitas masyarakat itu sendiri. Tidak dalam rangka blocking ya. Kalau ada tindakan yang membahayakan negara, ya semua aparat harus bertindak. Salah kalau tidak bertindak," ujar dia.

Di sisi lain, Rofiq juga mengingatkan tanggung jawab bersama seluruh pihak agar senantiasa menjaga ketertiban, kedamaian dan persatuan Indonesia menjelang Pemilu 2019.

"Jadi saya berharap semua harus mengendalikan diri, patuhi hukum," katanya.

Sebelumnya, Didi mengatakan semestinya polisi melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno Warisman untuk tetap berekspresi dan menyatakan pendapat.

Ia menambahkan, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang.

Menurut dia, pelarangan Neno menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani di Surabaya tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun.

"Andai di jaman SBY, Neno Warisman dilindungi sepenuhnya haknya untuk menyatakan pendapat," kata Didi melalui keterangan tertulis, Selasa (28/8/2018).

Ia menuturkan, pemerintah yang demokratis semestinya menjawab kritik dengan terus bekerja dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Dengan demikian rezim saat ini tak perlu khawatir tak terpilih kembali di Pemilu 2019.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/28/11460561/langkah-polisi-tangani-konflik-gerakan-2019gantipresiden-dinilai-wajar

Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke