15 Pejabat Struktural KPK Minta Rotasi Dilakukan Transparan dan Sesuai Aturan

Febri mengatakan, terdapat surat permintaan dari 15 pejabat struktural KPK untuk melakukan rotasi setransparan mungkin sesuai dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2005 tentang manajemen SDM.

“Jadi informasi yang benar adalah Wadah Pegawai KPK ataupun 15 pejabat struktural meminta agar kebijakan pimpinan untuk melakukan rotasi dilakukan sesuai dengan aturan SDM (sumber daya manusia) di KPK dan dilakukan secara transparan,” kata Febri melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/8/2018).

Sebagai informasi PP 63 Tahun 2005 tentang manajemen SDM diatur mengenai rotasi yang dilakukan secara adil dan terbuka bagi pegawai yang memenuhi syarat sesuai kompetensi dan kinerja.

Terkait keberatan yang disampaikan oleh pihak Wadah Pegawai KPK atas rotasi tersebut, Febri mengatakan, pimpinan telah meresponnya.

Respon tersebut yakni duduk bersama melakukan rapat untuk mendengarkan masukan dari wadah pegawai dan beberapa pejabat di KPK.

Febri mengatakan, pimpinan KPK memandang keputusan rotasi tersebut sebagai keputusan terbaik supaya nantinya KPK secara lembaga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rotasi tersebut, lanjut Febri, dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.

“Aspek yang dipertimbangkan misalnya pergeseran dilakukan secara setara sehingga tidak merugikan hak pegawai yang dirotasi,” kata Febri.

Diberitakan, sekitar 15 pejabat struktural KPK akan dirotasi yang terdiri dari: direktur, kepala biro, kepala bagian dan sekretariat di KPK yang nantinya akan di rotasi dalam proses itu.

Berikut daftar 15 pejabat struktural yang mendapatkan pemberitahuan dan mengirimkan surat ke pimpinan KPK untuk meminta rotasi ditunda sampai peraturan lebih rinci selesai.

Kedeputian Bidang Pencegahan

1. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

2. Direktur Gratifikasi

3. Direktur PP LHKPN

Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)

4. Direktur Pengaduan Masyarakat

5. Kepala Sekretariat PIPM

Sekretaris Jenderal

6. Kepala Biro SDM

7. Kepala Biro Umum

8. Kepala Bagian PIKP, Biro Humas

9. Kepala Bagian Perencanaan Strategis Organisasi dan Tata Laksana, Biro Renkeu

10. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Biro Renkeu

11. Kepala Bagian Diklat, Biro SDM

12. Kepala Bagian pelayanan kepegawaian, Biro SDM

13. Kepala Bagian perencanaan dan pengembangan kepegawaian, Biro SDM

14. Kepala Bagian pengelolaan gedung perkantoran, Biro Umum

15. Kepala Bagian kearsipan dan administrasi perkantoran, Biro Umum