Salin Artikel

Mahfud MD Mengaku Pernah Ditawari Jadi Menteri Jokowi

Tawaran ini mulai datang sejak reshuffle jilid I pada Agustus 2015 lalu.

"Banyak sih diajak sebelumnya masuk ke sana, mulai reshuffle pertama, reshuffle kedua, banyak yang mendekati," kata Mahfud dalam acara Satu Meja dengan tema "Menebak Nama Kuat di Kantong Jokowi" di Kompas TV, Kamis (2/8/2018).

Namun, Mahfud mengaku menolak tawaran-tawaran yang datang tersebut. Ia merasa tidak etis apabila menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.

Sebab, pada pilpres 2014 lalu, ia adalah Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Tidak etis saya bilang kalau saya masuk tiba-tiba karena saya bukan pendukung Jokowi," ujarnya.

Namun, pada tahun lalu, ia kembali mendapat tawaran dari pihak Istana untuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP), sebuah badan baru bentukan Jokowi.

Kali ini, ia mengaku tidak bisa menolak.

"Karena ini ideologi, saya masuk ke situ," ujarnya.

Mahfud sekaligus membantah bahwa ia menyeberang dari kubu Prabowo ke kubu Jokowi setelah gagal membawa Ketua Umum Partai Gerindra memenangi Pilpres 2014.

Mahfud mengatakan, sejak KPU mengumumkan hasil Pilpres 2014, ia memang sudah menyatakan mundur dari tim Prabowo.

Ia menolak untuk ikut menggugat hasil pilpres ke MK karena merasa tugasnya sebagai tim pemenangan sudah selesai.

"Enggak berbalik (ke kubu Jokowi) juga. Selama ini kan saya tidak ikut dalam partai Pak Jokowi juga," ujarnya.

Menjelang Pilpres 2019, Mahfud digadang-gadang masuk dalam bursa calon wakil presiden Jokowi.

Namun, Mahfud mengaku belum pernah diajak komunikasi dengan Jokowi terkait pilpres. Ia juga merasa tidak punya potongan untuk menjadi cawapres Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/02/11054061/mahfud-md-mengaku-pernah-ditawari-jadi-menteri-jokowi

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke