Salin Artikel

Protes soal SPJ ke Presiden Jokowi, Kepala Desa Malah Dapat Sepeda

Hal itu terjadi saat Jokowi menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Dalam acara tersebut, Jokowi memberikan pengarahan kepada sekitar 2.200 kepala desa (kades) dari Jawa dan Kalimantan.

Di sela pidatonya, Jokowi bertanya kepada para kepala desa yang hadir, apakah masih mengalami kesulitan dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan dana desa.

"Buat SPJ masih sulit tidak?" tanya Jokowi.

"Suliiit," jawab para kepala desa kompak.

"Coba yang bilang sulit mau kesini," kata Jokowi lagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menunjuk salah seorang kepala desa untuk naik ke atas panggung.

Yasmudi, kepala desa asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengeluh kesulitan menyusun SPJ lantaran sangat tebal dan banyak.

Ia mengaku kesulitan merinci SPJ sebanyak itu.

"Kesulitan menggunakan SPJ kaitannya dengan anggaran yang sudah masuk itu terlalu banyak dan tebal sekali. Perinciannya susah sekali," kata Yasmudi.

Jokowi kemudian meminta Yasmudi menjabarkan secara rinci kesulitan yang dimaksud.

Jokowi menjelaskan, sistem SPJ diadakan agar pertanggungjawaban keuangan desa bisa transparan, karena ini menyangkut uang rakyat juga.

"Perencanaan pembangunan di musyawarahkan, penggunaan dana desa harus transparan. Pertanggungjawaban keuangan karena ini uang rakyat uang negara. Saya belum nangkap sulitnya," timpal Jokowi.

Yasmudi mencontohkan situasi ketika desa membeli pasir satu truk dengan total 7 kubik. Ia menyebut, pencatatan pengeluaran pembelian pasir sulit dirinci dalam SPJ.

"Kita beli pasir satu truk tujuh kubik susah memasukkan ke administrasi," keluhnya.

Jokowi mengaku masih belum bisa menangkap kesulitan yang dimaksud Yasmudi. Namun, ia berjanji akan segera membicarakan hal ini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Biar saya marahi Menteri Keuangan agar buat yang mudah," kata Jokowi.

Setelah itu, Jokowi meminta Yasmudi untuk melafalkan Pancasila. Ia berhasil melafalkan dengan benar dan berhasil mendapat sepeda dari Jokowi.

Para kepala desa yang hadir pun bertepuk tangan dan bersorak heboh.

Jokowi lalu meminta satu orang kepala desa lagi maju ke atas panggung untuk menjelaskan kesulitan saat membuat SPJ dana desa.

Kali ini jumlah kepala desa yang tunjuk tangan lebih banyak karena sudah mengetahui ada hadiah sepeda.

Jokowi akhirnya memilih Hari Wibowo, kades asal Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Menurut dia, kesulitan dalam membuat SPJ adalah karena seringnya perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Menurut dia, hal ini kerap terjadi karena SDM di desa yang masih kurang.

"Kadang (warga) seperti anak kecil, pingin ini, minta ini sehingga tidak menggunakan perencanaan. Minta gapura tapi tanpa perencanaan setahun sebelumnya," kata dia.

Tidak hanya itu, ia juga mengeluhkan biaya administrasi fotokopi dalam penyusunan yang tidak masuk dalam anggaran. Padahal desa seringkali memfotokopi berlembar-lembar SPJ.

Jokowi berjanji akan segera mengevaluasi format SPJ dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa.

Mantan Wali Kota Solo itu kembali meminta Hari untuk melafalkan Pancasila. Hari dengan lantang berhasil melafalkan Pancasila dan mendapatkan hadiah sepeda dari Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/25/16094491/protes-soal-spj-ke-presiden-jokowi-kepala-desa-malah-dapat-sepeda

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke