Kasus Bakamla, KPK Harap Fayakhun Serius Jika Ingin Jadi "Justice Collaborator"

Namun, pengembalian itu tak lantas membuat KPK bisa menjadikan Fayakhun sebagai justice collaborator dalam kasus proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 oleh pihak lain.

"Kami mengingatkan tersangka FA (Fayakhun) kalau memang serius mengajukan diri sebagai justice collaborator maka perlu diungkap semuanya. Karena diduga di fakta persidangan juga sudah muncul sebagian diduga total dari nilai aliran dana sekitar Rp 12 miliar," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Oleh karena itu, KPK berharap Fayakhun bisa menjelaskan selisih aliran dana Rp 10 miliar lainnya, apakah dinikmati sendiri atau ada dugaan aliran dana ke pihak lain. Febri menilai seharusnya Fayakhun mau mengungkapkannya secara jelas.

"Karena cukup banyak permohonan JC yang ditolak KPK, kalau informasi yang dibuka atau pengakuan yang diberikan itu tidak sepenuhnya," kata dia.

"Ketika ada pengembalian uang tentu saja kami menghargai hal tersebut. Namun kami mengingatkan pengakuan atau keterangan itu tidak bisa disampaikan setengah-setengah itu poin paling krusial," sambungnya.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya sebagai anggota Komisi I DPR.

Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satellite monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Fayakhun diduga menerima fee 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun.

Fee Rp 12 miliar untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta.

Suap untuk Fayakhun disebut diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Fayakhun juga diduga menerima 300.000 dollar AS.