Salin Artikel

Golkar Sebut Airlangga Cawapres Ideal Jokowi, Ini Alasannya...

Dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2017) siang, Ace mengatakan ada beberapa alasan yang membuat Airlangga ideal sebagai cawapres Jokowi.

Pertama, fraksi Golkar di parlemen selama ini "all out" mendukung program dan kebijakan Jokowi.

"Kami tak bisa bayangkan apabila pemerintahan Jokowi tidak didukung Golkar dalam periode yang pertama ini, tentu efektivitasannya tidak seperti sekarang di mana proses pembangunan berjalan efektif dan menghasilkan prestasi," ujar Ace.

"Misalnya program pembangunan infrastruktur, mengatasi ketimpangan ekonomi dan berbagai kebijakan ekonomi dan industri. Tentu ini tidak pernah lepas dari peran Fraksi Golkar di parlemen," lanjut dia.

Kedua, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang sulit saat ini. Contohnya, revolusi industri 4.0, perang dagang AS-China hingga kebutuhan Indonesia akan industrualisasi.

Ketiga, Ace mengklaim, partainya adalah salah satu partai politik pertama yang menyatakan mendukung Jokowi terpilih kembali di Pemilihan Presiden 2019.

"Keputusan Golkar mendukung Jokowi sebagai cawapres merupakan keputusan yang sifatnya organisatoris di mana diputuskan melalui Rapimnas 2016 kemudian dikuatkan kembali di dalam Munaslub 2017," ujar Ace.

Keempat, chemistry Airlangga dengan Jokowi dinilai sangat tinggi. Ini terbukti dari kepercayaan Jokowi kepada Airlangga untuk urusan pembangunan industri di Indonesia.

"Oleh karena itu, Partai Golkar menawarkan Pak Airlangga mendampingi beliau atas alasan-alasan obyektif tadi. Alasan obyektif ini juga didukung dengan pengurus di 34 provinsi, dewan pakar dan dewan pembina juga merekomendasikan Golkar mendukung Jokowi," ujar dia.

"Jadi saya kira ke depan, Pak Jokowi akan mempertimbangkan hal-hal obyektif tadi untuk menggandeng (Airlangga) dalam proses pemilihan ke depan ini," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/14/12164641/golkar-sebut-airlangga-cawapres-ideal-jokowi-ini-alasannya

Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke