Evaluasi Layanan Kapal Penyeberangan, Menhub Akan Bentuk Tim Pengawas

Evaluasi itu untuk memperbaiki kualitas layanan penyeberangan ke depannya.

"Dalam masa-masa sekarang, kami ingin meningkatkan kualitas operasional di tempat penyeberangan. Kami akan buat mapping di seluruh Indonesia, di mana tempat dengan load (penumpang) yang banyak," kata Budi di galangan kapal di kawasan Porsea, Toba Samosir, Sumatera Utara, Jumat (22/6/2018).

Nantinya tim ini akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan pengarahan terkait operasional penyeberangan di dermaga atau pelabuhan yang sering dipadati penumpang.

"Harapan kami sifatnya ad hoc. Masa mendatang, harapannya tingkat provinsi mampu menyelesaikan seperti ini (tata kelola penyeberangan)," ujarnya. 

Budi juga tidak menutup kemungkinan tim ini nantinya bersifat permanen.

Namun, pihaknya terlebih dahulu harus melihat hasil rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas insiden tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba.

Menurut dia, rekomendasi KNKT akan menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi tata kelola layanan penyeberangan di kawasan Danau Toba dan wilayah Indonesia lainnya.

Ia menilai insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun menjadi pelajaran bagi seluruh pihak terkait pelayaran.

Ia meminta pejabat pemerintah daerah dan dinas perhubungan terkait untuk memperhatikan kelaikan dan aspek keselamatan kapal, seperti manifes hingga izin berlayar.

"Proses pendaftaran, pembuatan manifes, keharusan tidak melampaui batas itu menjadi suatu bagian yang harus dan juga surat izin berlayar harus ada setiap pelayaran berlangsung," ujar Budi.

Kemenhub juga akan memperkuat pendidikan keselamatan nakhoda. Sebab, nakhoda merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatan di kapal.

Pihaknya juga akan melakukan audit keselamatan terhadap semua kapal yang beroperasi, baik di Danau Toba maupun di seluruh Indonesia.