Salin Artikel

Pansus: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Harus Berdasarkan Skala Ancaman

Misalnya, aksi terorisme yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang Indonesia, di kantor perwakilan di luar negeri atau yang menyangkut kepentingan Indonesia di luar negeri dan terhadap kepala negara.

Selain itu, kata Arsul, mekanisme pelibatan TNI juga dapat menganut pendekatan skala ancaman. Artinya, TNI dapat terlibat jika skala ancaman aksi terorisme sudah mencapai pada level krisis atau gawat.

"Seperti yang dianut negara-negara Eropa Barat, ketika skala ancamannya sudah ditetapkan pada level krisis atau gawat, maka militer dilibatkan," ujar Arsul saat dihubungi, Minggu (27/5/2018).

Sementara, lanjut Arsul, jika ancaman aksi teroris masih berada di bawah level krisis maka pelibatan TNI hanya dimungkinkan ketika Polri meminta bantuan.

Dengan demikian, pelibatan TNI bersifat BKO atau di bawah kendali operasi Polri.

"Di luar peristiwa terorisme yang ditetapkan TNI bisa langsung terlibat, maka peristwa-peristiwa yang lain sifatnya BKO," kata Arsul.

Seperti diketahui, revisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) yang baru disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5/2018) lalu, mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi persoalan terorisme.

Pelibatan TNI tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) sesuai tugas pokok dan fungsi TNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa TNI tengah menyusun usulan draf untuk peraturan presiden terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan masalah terorisme.

Hadi menegaskan bahwa penyusunan draf perpres mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

Dalam UU tersebut TNI memiliki tugas pokok dan fungsi mengatasi terorisme sebagai bentuk operasi militer selain perang (OMSP).

"Sudah mulai disusun, nanti kita akan sinergi dengan Kementerian Pertahanan kemudian ada TNI, Kemenkumham, semuanya akan kita sinergikan," ujar Hadi saat ditemui seusai rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018) malam.

"Nanti dalam peraturan presiden drafnya kita yang bikin ya, kita semua mengacu pada UU TNI nomor 34 Tahun 2004 ya, tapi khusus pada OMSP pada tindakan mengatasi tindakan terorisme," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/27/13200221/pansus-pelibatan-tni-atasi-terorisme-harus-berdasarkan-skala-ancaman

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.