Salin Artikel

Konsep Baru Kedaulatan di Wilayah Udara RI sebagai Negara Kepulauan

Dengan realita yang ada, dapat dipahami bila tugas dan tanggung jawab tersebut semakin hari semakin banyak. Demikian pula tantangan yang harus dihadapi.

Pada sisi inilah, jajaran Angkatan Udara harus bekerja keras untuk dapat menghadapi tentangan yang semakin hari semakin berat.

Sebagai sebuah angkatan yang sangat erat bersinggungan dengan lajunya perjalanan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka angkatan udara sebuah negara tidak akan cukup hanya memiliki para "praktisi" yang bergiat di lapangan.

Angkatan udara juga memerlukan beberapa "praktisi" yang juga "akademisi" untuk meningkatkan kualitas keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Hanya praktisi yang juga akademisi yang dapat lebih mudah menjembatani masalah-masalah berat di lapangan yang ditopang dengan pengalaman sekaligus disiplin ilmu yang terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama ini, Angkatan Udara banyak dibantu oleh para pakar hukum udara dan ruang angkasa. Salah satu pakar hukum udara yang sudah sejak dulu membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pokok Angkatan Udara adalah almarhum Prof Dr  Prijatna Abdurrasjid.

Demikian pula pakar hukum udara seperti Prof Dr Saefullah Wiradipraja dan teman-teman pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang selalu memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan tugas AU. Jumlahnya masih sedikit di Indonesia.

Pada intinya, seluruh keluarga besar dari para intelektual yang bergelut di bidang keudaraan dan ruang angkasa selama ini telah banyak bekerja sama dengan baik dalam usaha menegakkan martabat bangsa dan negara pada bidang disiplin ilmu yang masih langka.

Angkatan Udara tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya karena bidang tugasnya banyak berkait dengan masalah hukum udara internasional.

Pada titik inilah diperlukan banyak pemikiran untuk menyempurnakan mekanisme tugas di lapangan yang benar-benar ditopang dengan dukungan payung hukum berdimensi antarbangsa.

Supri Abu berhasil lulus dengan nilai "sangat memuaskan". Prestasi ini patut memperoleh apresiasi, mengingat Supri Abu sebagai seorang praktisi, dalam hal ini bertugas di TNI Angkatan Udara Korps Penerbang, telah berhasil lulus dengan baik sebagai seorang akademisi.

Menurut Jasidi Hambali, mantan Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara, sejauh ini Angkatan Udara belum pernah memiliki seorang doktor hukum yang bidang studi bahasan dan penelitiannya tentang hukum udara dan kedaulatan negara di udara.

Disertasi yang diajukan oleh Supri Abu menjadi menarik karena isi dan muatan penelitian yang dilakukannya tidak semata berdasar pada studi pustaka dan teori para pakar, tetapi juga sekaligus mengacu kepada pengalaman dalam bertugas sebagai penerbang Angkatan Udara, Komandan Pangkalan Angkatan Udara, serta sebagai perwira hukum dalam beberapa satuan dalam jajaran Angkatan Udara.

Saya mendapat kesan dari para pihak penguji bahwa mereka juga merasa senang dengan disertasi Supri Abu karena dalam bidang studi Ilmu Hukum dalam arti luas. Mereka juga memperoleh beberapa hal baru berkait dengan tugas-tugas pertahanan keamanan negara.

Bagi Angkatan Udara sendiri, pencapaian ini merupakan salah satu keberhasilan dalam pembinaan sumber daya manusia yang terus berjalan dengan sangat dinamis.

Tantangan ke depan masih banyak menghadang, seperti masalah implementasi dari Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Kedaulatan, masalah Flight Information Region (FIR) Singapura, masalah air defense identification zone (ADIZ), dan upaya-upaya turut mengamankan kegiatan yang tertuang dalam program poros maritim.

Semoga semua tugas Angkatan Udara ke depan dapat diselesaikan dengan baik dan sukses.

Selamat dan turut bergembira atas keberhasilan Kolonel Pnb Dr Supri Abu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/09/11114681/konsep-baru-kedaulatan-di-wilayah-udara-ri-sebagai-negara-kepulauan

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke