Salin Artikel

Pemerintah Berencana Patenkan Permainan Tradisional Indonesia

"Kita memang perlu segera, hak kita patenkan," ujar Menteri Sosial Idrus Marham saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Kebijakan tersebut direncanakan setelah melihat beberapa negara mulai mendalami permainan tradisional Tanah Air. Jepang adalah salah satunya.

"Mereka sudah mengkaji (permainan tradisional Indonesia) sedemikian rupa," lanjut Idrus.

Pemerintah tidak ingin nasib permainan tradisional Indonesia sama seperti sejumlah produk asli Indonesia yang pernah bermasalah soal hak paten dengan negara lain.

"Kami tidak ini ini menjadi masalah di kemudian hari, seperti batik, tari-tarian kita, lalu rendang. Ini (permainan tradisional Indonesia) harus segera dipatenkan," lanjut dia.

Selain itu, Idrus melanjutkan, permainan tradisional mengandung nilai-nilai positif bagi tumbuh kembang anak.

Permainan tradisional melatih anak untuk bersosialisasi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang berbeda latar belakang.

Permainan tradisional juga melatih anak untuk menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, kompetisi, menerima kekalahan dan pengembangan diri.

"Bayangkan saja kalau sejak kecil anak-anak tidak pernah berkomunikasi, dia hanya berkomunikasi dengan ponsel dan gadget, pasti akan terbangun mental-mental yang individualisme, tidak punya kesetiakawanan sosial, mental tidak punya sifat sportifitas," ujar Idrus.

Tokoh pemerhati anak Seto Mulyadi menambahkan, seiring rencana pemerintah itu, seharusnya memainkan permainan tradisional sudah mulai digencarkan. Bahkan, harus menjadi semacam gerakan nasional.

Jika perlu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan permainan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan dasar.

"Di sini ada Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, siapa tahu akan ada kurikulum yang wajib minimal seminggu sekali anak-anak bisa kembali bermain permainan tradisional," ujar Kak Seto.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/05/08162671/pemerintah-berencana-patenkan-permainan-tradisional-indonesia

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke