Salin Artikel

Survei Indikator: 8 Partai Politik Terancam Gagal Lolos ke Senayan

"Yang teratas ada PDI-P dipilih oleh 27,7 persen responden," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi saat memaparkan hasil survei Indikator, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Di bawah PDI-P, ada Partai Gerindra (11.4 persen), Golkar (8 persen), Demokrat (6,6 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (5,8 persen), Perindo (4,6 persen) dan Partai Keadilan Sejahtera (4 persen).

Sementara itu, partai yang di bawah 4 persen atau di bawah ambang batas syarat masuk parlemen yaitu PPP (3,5 persen), Nasdem (2,7 persen), PAN (1,9 persen), Garuda (0,7 persen), Hanura (0,5 persen)

Selain itu, PBB (0,3 persen), Berkarya (0,3 persen), PSI (0,2 persen), dan Partai lainnya (0,1 persen).

Khusus untuk partai baru, Burhanudin meyakini bahwa hanya Perindo yang aman untuk masuk ke parlemen. Sebab 4,6 persen responden memilih partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu.

"Tetapi partai baru yang lain nasibnya masih ditentukan nanti di 2019," kata dia.

Meski begitu, Burhanudin mengatakan bahwa elektabilitas partai masih sangat mungkin berubah. Sebab dalam survei Indikator, kata dia, 21,6 persen responden belum menentukan pilihan.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden pada 25 Maret - 31 Maret 2018.

Populasi survei yakni warga Indonesia yang punya hak pilih, berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara itu tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/20084141/survei-indikator-8-partai-politik-terancam-gagal-lolos-ke-senayan

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke