Salin Artikel

Dana Desa Juga Dialokasikan untuk Biayai Bank Wakaf Mikro

Hal ini dikarenakan mayoritas pesantren yang menjadi tempat bank wakaf mikro juga berada di pedesaan.

Eko menjelaskan, selama ini dana desa dikucurkan langsung oleh pemerintah ke aparat desa. Dari situ, anggaran tersebut kemudian dipakai untuk berbagai program pembangunan dengan cara cash for work.

Namun, dana yang cukup besar bagi setiap desa ini juga akan disiapkan untuk masuk dalam program bank wakaf mikro. Sehingga, suntikan dana dari pemerintah tersebut bisa dipakai masyarakat untuk berwirausaha.

"Prinsipnya dana desa itu ada di desa. Mungkin nanti kami bisa kasih saran atau imbuan (ke perangkat desa) seperti untuk bank wakaf," kata Eko saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan bank wakaf di Pesantren An Nawawi Tanarah, Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Eko menjelaskan, selama ini Kementeria Desa sudah menjalin kerjasama dengan dengan pesantren, gereja, dan tempat-tempat serupa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar.

Eko berharap, dana desa yang dikucurkan ke bank wakaf menjadi modal tambahan bagi bank agar dapat memberi pinjaman lebih banyak kepada masyarakat di sekitarnya.

"Bank wakaf ini bisa membantu usaha sangat mikro," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, nasabah Bank Wakaf Mikro bisa mendapatkan pinjaman modal usaha Rp 1 Juta. Tak ada bunga yang dikenakan, hanya dikenai biaya administrasi 3 persen per tahun. Cicilannya juga rendah, hanya Rp 26.000 per minggu.

Oleh karena itu, Jokowi mendorong masyarakat di sekitar Pesantren An Nawawi untuk memanfaatkan pinjaman di Bank Wakaf Mikro.

"Digunakan sebaik-baiknya biar usahanya terus berkembang," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/15103071/dana-desa-juga-dialokasikan-untuk-biayai-bank-wakaf-mikro

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke