Soal Nasib PBB, KPU Belum Putuskan Terima Hasil Bawaslu atau Banding

Atas putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menentukan sikap, apakah menerima hasil sidang adjudikasi Bawaslu atau mengajukan gugatan atas putusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pihaknya akan membahas terlebih dulu putusan Bawaslu tersebut dalam rapat pleno KPU RI. Rapat pleno saat ini sedang berlangsung.

"Ini semua baru mau (rapat) pleno, dibahas nanti di pleno," kata Evi di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Komisioner KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya saat ini belum memutuskan akan mengajukan banding atas putusan Bawaslu ke PTUN.

"Belum ada. Semalam baru rapat. Semalam belum banyak yang datang komisionernya. Baru berempat saja," kata Pramono.

Pramono membantah bahwa rapat yang dilakukan tadi malam sudah sudah menghasilkan keputusan bersama, yakni akan melayangkan gugatan ke PTUN.

"Kami sepakat membawa ke (rapat) pleno. Nanti pukul 12.00 WIB kan ada," kata Pramono.

Putusan bahwa PBB dapat mengikuti Pemilu 2019 diambil oleh Bawaslu dalam sidang adjudikasi antara PBB dengan KPU RI, Minggu (4/3/2018).

"Memutuskan dalam eksepsi Termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Majelis Pemeriksa, sekaligus Ketua Bawaslu RI, Abhan membacakan putusan sidang.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Dalam keputusan tersebut KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.