Salin Artikel

Politisi PDI-P: Koalisi Pencapresan Jokowi Harus Dibangun Sejak Awal

Karena itu, kata Andreas, pembentukan koalisi untuk mendukung pencapresan Jokowi harus dibangun sejak awal, jauh sebelum masa pendaftaran.

"Karena pemilihan presiden dan pileg itu berjalan seiring. Nah bahwa agar kami memperoleh dukungan dari partai yang lain, ya harus dilakukan sejak awal," kata Andreas di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Andreas menambahkan, koalisi untuk mendukung pencapresan Joko Widodo tak bisa dibangun atas dasar kepentingan sesaat dan pragmatis.

Sebab, kata dia, pembentukan koalisi di mana peta perolehan suara belum terlihat, akan lebih menyentuh kesamaan platform dan ideologi. Hal itu lanjut Andreas nantinya akan menjadi modal yang kuat untuk membentuk pemerintahan yang solid dan efektif.

"Karena ke depan itu akan memberikan dukungan kepada pemerintah, sehingga partai-partai juga harus menghitung ketika memberikan dukungan, tidak sekadar untuk berkuasa atau menebeng berkuasa," kata dia.

PDI-P kini resmi mengusung Presiden Joko Widodo sebagai capres pada Pemilu 2019. Deklarasi pengusungan Jokowi sebagai capres berlangsung dalam Rakernas PDI-P yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Politisi PDI-P sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengunggah foto deklarasi Jokowi oleh PDI-P melalui akun resmi Twitter-nya.

"Dalam Rakernas III hari ini @PDI_Perjuangan memutuskan pencalonan @jokowi menjadi calom presiden untuk tahun 2019-2024," tulis Pramono.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/22141761/politisi-pdi-p-koalisi-pencapresan-jokowi-harus-dibangun-sejak-awal

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke