Ini Kata KPK soal Sidang Putusan Sela terhadap Novanto Besok

Menghadapi putusan sela itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap yakin atas jawaban yang telah dituangkan di pengadilan tersebut, sebagai respons dari eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Novanto.

"Sejak KPK menuangkan jawaban dalam eksepsi tersebut dan menyampaikan kepada pengadilan tentu saja subtansi hukum kami yakin dengan jawaban yang sudah disampaikan itu. Semuanya sudah kami jawab, yang sesuai dengan materi eksepsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Sementara bila yang berkaitan dengan pokok perkara, misalnya soal pembuktian apakah benar Novanto menerima 7,3 juta dollar AS terkait e-KTP, Febri mengatakan waktu yang akan membuktikannya di persidangan nanti.

Sedangkan soal apa putusan sela yang akan dikeluarkan hakim Pengadilan Tipikor besok, KPK enggan menduga-duga terlebih dulu.

"Sebaiknya kalau soal apa sikap hakim besok, kita tunggu saja agenda putusan sela besok," ujar Febri.

Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Perbuatan Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Menurut jaksa, Novanto secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan Ketua nonaktif DPR itu untuk menguntungkan diri sendiri, serta memperkaya orang lain dan korporasi.

Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Uang 7,3 juta dollar AS tersebut berasal dari perusahaan anggota konsorsium yang sengaja dimenangkan dalam lelang proyek e-KTP.

Selain itu, Novanto juga diperkaya dengan mendapat jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga 135.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 miliar (kurs 2010).

Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.