Dewan Pakar Golkar Tolak Penunjukan Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR

Penunjukan ini dilakukan oleh Setya Novanto melalui surat yang ditulis dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah terjerat kasus korupsi proyek e-KTP.

Firman menilai, semestinya pergantian Ketua DPR harus melalui mekanisme yang berlaku dan tidak sepihak.

"Jangan ada pihak yang menabrak rambu dan aturan yang ada karena hanya mengedepankan kepentingan individu maupun kelompoknya," ucap Firman melalui keterangan tertulis, Senin (11/12/2017).

"Dan kalau itu dipaksakan maka Golkar akan dapat citra negatif di masyarakat," kata dia.

Ia menambahkan, dalam berpolitik Partai Golkar harus tetap mengedepankan etika agar tidak dimusuhi oleh fraksi lainnya di DPR.

Terlebih, lanjut Firman, Partai Golkar merupakan partai senior di DPR yang seharusnya santun dalam berpolitik.

Firman pun mengatakan, jika penunjukan Aziz sebagai ketua DPR dipertahankan, maka menjadikan Partai Golkar sebagai contoh buruk karena prosedurnya melanggar ketentuan.

"Dan saya menekankan, siapa pun pengganti Novanto harus figur yang punya kapasitas dan integritas dan bisa diterima dan bekerja sama dengan pemerintah. Karena itu merupakan syarat utama konsekuensi partai pendukung pemerintah," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta penunjukan ketua DPR pengganti Novanto dilakukan usai Munaslub Partai Golkar.

Menurut Agung, langkah ini perlu dilakukan, sehingga ketua DPR yang dipilih Fraksi Partai Golkar memiliki legitimasi yang kuat, yang dihasilkan kepenguruan baru Partai Golkar hasil munaslub.

(Baca: Agung Laksono Minta Partai Golkar Tunjuk Ketua DPR Usai Munaslub)