Salin Artikel

Indonesia Dianggap Tidak Belajar dari Pengalaman Korupsi Masa Lalu

Hal tersebut disampaikan Adnan dalam acara diskusi bertema "Membaca Sejarah, Merayakan Antikorupsi: Diskusi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia" di Cemara 6 Galeri, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

Dalam diskusi ini, Adnan menyinggung kisah sejarah korupsi yang ditulis Peter Carey, pada buku berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia, dari Daendles (1808-1811) sampai Era Reformasi itu.

Pada buku tersebut ditulis Pangeran Diponegoro pernah menampar Danurejo IV, Patih Yogya (1813-1847) yang munafik serta korup, dengan selop karena suatu pertengkaran tentang penyewaan tanah kerajaan kepada orang Eropa, sebelum perang Jawa.

Pengalaman sejarah itu dinilainya tidak menjadi pelajaran bagi Indonesia sehingga kasus korupsi masih berulang hingga saat ini.

Perang terhadap korupsi juga, lanjut dia, pendekatannya juga tidak berubah sejak era Kemerdekaan hingga Reformasi.

Pada era Soekarno, Adnan mengatakan, kebijakan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) sebenarnya sudah ada. Tujuannya yakni untuk mengawasi korupsi di sektor pejabat publik.

Kemudian, pembentukan tim saber pungli oleh Presiden Joko Widodo, kata dia, praktiknya sudah ada seperti yang dilakukan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, yakni dengan memberantas pemerasan dan korupsi-korupsi kecil.

Namun, hingga kini korupsi juga masih terjadi, bahkan malah merajalela.

Catatan ICW, lanjut Adnan, korupsi makin meluas hingga ke pemerintah di desa sejak kebijakan dana desa pada era Jokowi.

"Kita kok belum melangkah lebih maju. Ini catatan kritis kita, kenapa kita selalu mengulang hal yang sama (korupsi), bahkan sejak Pangeran Diponerogo hidup. Ini pengalaman untuk merefleksikan apa yang terjadi pada bangsa ini. Alih-alih diberantas (korupsinya), justru semakin merajalela," kata Adnan, di tempat diskusi, Jumat petang.

Dalam diskusi ini, dihadiri oleh Peter Carey, kemudian mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, dan penulis dan mantan jurnalis Suhardiyoto Haryadi.

"Buku ini memberikan pelajaran bagi kita untuk mengatakan secara sarkastik kita ini bebal, enggak belajar dari pengalaman yang terjadi," tambah Adnan.

Masih merujuk dari buku tersebut, Adnan menyatakan Indonesia tidak belajar dari pengalaman Inggris yang juga pernah menjalani reformasi setelah terpuruk. Namun, Indonesia dinilainya belum bebas dari korupsi pascareformasi.

"Reformasi kita, kita dilematis kekuatan lama yang selama bercokol, tidak semuanya runtuh. Struktur lama menyulitkan kita untuk melakukan apa yang Inggris telah lakukan," ujar Adnan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/20231341/indonesia-dianggap-tidak-belajar-dari-pengalaman-korupsi-masa-lalu

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke