Jalan Mulus Hadi Tjahjanto Menjadi Panglima TNI

Keputusan ini diambil setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) selama kurang lebih 6 jam.

Proses uji kelayakan terhadap Hadi terbilang mulus.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, 10 fraksi menyatakan setuju dan tak ada yang memberi catatan.

"10 fraksi menyatakan setuju. Ya, aklamasi," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca: Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR Roy Suryo.

Menurut Roy, dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan secara tertutup itu, tak ada resistensi dari anggota komisi terhadap Hadi.

Suasana di dalam ruang rapat juga berlangsung cair dan diselingi tawa.

"Insya Allah pilihan Presiden sekarang untuk Panglima TNI ini sangat tepat dan baik," ujar Roy.

Proses cepat

Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung mengatakan, mengenai waktu pelantikan Hadi merupakan kewenangan penuh Presiden Joko Widodo.

Namun, dengan pengajuan calon Panglima TNI yang dilakukan dengan cepat, menurut Asril, Presiden menginginkan pergantian berlangsung segera. Sementara, Panglima TNI baru akan memasuki masa pensiun pada April 2018. 

Asril mengatakan, pergantian dilakukan dengan cepat mengingat tahun 2018 ada agenda politik Pilkada Serentak yang juga membutuhkan TNI dari segi keamanan dan pertahanan.

"Saya merasa, Presiden ingin dipercepat supaya penyegarannya dipercepat karena 2018-2019 orang mengatakan tahun politik. Ini kan perlu persiapan," kata Asril.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yakin Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mampu membawa institusi TNI menjadi lebih profesional.

Oleh sebab itu, ia tidak ragu memilih sosok Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun.

"Saya yakin beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," ujar Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2017).