Salin Artikel

Yorrys Raweyai: Idrus Itu Siapa Mesti Minta Restu Presiden?

"Idrus itu siapa mesti minta restu dari Presiden Jokowi? Memangnya dia itu anak buahnya Presiden?" ujar Yorrys di Sekretariat Formappi, Jakarta Timur, Kamis (30/11/2017).

Menurut Yorrys, beda hal jika Idrus sedang menjabat menteri atau pimpinan lembaga yang secara struktur memang berada di bawah Presiden secara langsung. Jika demikian, restu seorang presiden kepada anak buahnya yang ingin terjun ke mekanisme partai politik masuk logika.

"Kalau misalnya Airlangga Hartarto, iya, karena dia pembantu Presiden. Menteri. Kalau Idrus siapa? Masak minta restu Presiden?" lanjut Yorrys.

Dalam posisi seperti Idrus, menurut Yorrys, akan tepat dalam logika jika ia mengaku mendapatkan restu dari pemilik suara sah dalam Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, yakni DPD tingkat I, DPD tigkat II, organisasi sayap Golkar dan organisasi kemasyarakatan Golkar.

"Minta restu itu harus kepada yang punya hak suara, stakeholder, ada tingkat I tingkat II, kemudian ada sayap, ada ormas. Itu yang punya hak suara. Bukan Presiden," lanjut Yorrys.

"Saya kan juga sudah ketemu Pak Jokowi," kata Idrus, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/11/2017).

Saat itu, Idrus ditanya mengenai klaim restu Presiden Jokowi kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Idrus mengatakan, Jokowi menyampaikan harapan agar Partai Golkar semakin maju, karena telah mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Karena itu, Idrus mengaku hormat kepada Jokowi yang turut berkomitmen memajukan Golkar ke depan.

"Saya hormat pada Jokowi karena selama ini sudah punya komitmen. Bagaimana Golkar ini bisa maju, karena Golkar sudah dukung beliau. Itu kan luar biasa," ucap Idrus.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/19161471/yorrys-raweyai-idrus-itu-siapa-mesti-minta-restu-presiden

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke