Salin Artikel

Kinerja Tak Cemerlang, Alasan PDI-P Tak Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Hal itu berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim kajian kepemimpinan internal partai berlambang banteng tersebut.

Menurut Hasto, kepala daerah yang dibandingkan dengan RK antara lain, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi), Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

"Kami membandingkan mana yang mampu membangun perubahan yang sistematik, perubahan yang tidak diukur media sosial tapi ya diukur kerja faktual di lapangan," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

(Baca: Kala Golkar Akhirnya Memilih Ridwan Kamil...)

"Kami membandingkan mana yang mampu membangun perubahan yang sistematik, perubahan yang tidak diukur media sosial tapi ya diukur kerja faktual di lapangan," kata Hasto.

"Dari situ kami simpulkan cukup jauh RK dengan Bima Arya dan bu (Tri) Rismaharini dari aspek kinerjanya," ujar dia.

Karenanya, kata Hasto, PDI Perjuangan tak mau ambil pusing ketika Emil justru memilih maju Pilkada Jabar dengan partai politik lain. Saat ini, empat partai telah mendeklarasikan dukungannya untuk RK antara lain Partai NasDem, Golkar, PPP dan PKB.

"Ketika RK mendeklarasikan sebagai calon kami hormati itu dan siap berkontestasi secara sehat untuk bersama-sama mengedepankan konsep terbaik untuk Jabar," ujar Hasto.

(Baca: Ridwan Kamil: Saya Pemain Pilkada, Sudah Tahu Triknya)

Bahkan saat ini, Hasto mengaku partainya tengah intensif melakukan komunikasi dengan sejumlah nama yang akan diusung sebagai calon di Pilkada Jabar mendatang.

"Komunikasi dengan beberapa calon semakin intens dilakukan. Dari hasil diskusi tersebut nama-nama semakin mengerucut. Tapi pada saat bersama kami juga ingin menyelesaikan gambaran masa depan Jabar yang nanti harus jadi komitmen para calon," ujar dia.

Hasto pun menambahkan, rencananya pada pekan ini partainya akan menjalin komunikasi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, Deddy Mizwar. Sebelumnya, PDI-P telah berkomunikasi dengan Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi.

"Pertimbangannya kami melihat dari aspek-aspek pembumian Pancasila, itu yang kami lihat, kemudian kinerjanya. Sehingga PDI Perjuangan ketika menetapkan calon itu bukan karena pesanan, tapi karena pendalaman kinerja," kata dia.

"Pilkada Jawa Barat kami persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya figur, mesin partai politik, tapi juga Konsep untuk membawa Jawa Barat pada tingkat kemajuan," tutup Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/31/05050051/kinerja-tak-cemerlang-alasan-pdi-p-tak-usung-ridwan-kamil-di-pilkada-jabar

Terkini Lainnya

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke