Wiranto Minta Insiden Pelarangan Panglima TNI Masuk AS Tak Lagi Diributkan

Wiranto menegaskan, persoalan tersebut sudah selesai karena pemerintah sudah menerima permintaan maaf dan penjelasan dari Pemerintah AS.

"Kan sudah ada penjelasan dari Pak Wakil Presiden. Bu Menlu juga sudah menjelaskan ke publik. Ya memang sudah tidak perlu diributkan lagi. Enggak perlu ada satu gerakan yang kemudian memanasi lagi karena sudah selesai. Permintaan maaf sudah dipenuhi kemudian sudah ada penjelasan sebabnya," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Menurut Wiranto, Pemerintah AS telah menjelaskan bahwa penolakan tersebut karena adanya kesalahan administrasi, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca: Wiranto: Amerika Serikat Menyesal Atas Insiden Pelarangan Panglima TNI

Selain itu, pihak AS juga mempersilakan Gatot dan istrinya jika ingin kembali berkunjung.

"Itu (insiden pelarangan) sudah selesai. Permintaan maaf sudah dipenuhi. Kemudian sudah ada penjelasan sebabnya bahwa itu merupakan kesalahan administrasi," kata dia.

Wiranto mengatakan, Pemerintah AS meminta maaf dan mengaku sangat menyesal atas kejadian tersebut.

Pemerintah sudah menganggap persoalan itu selesai karena Pemerintah AS ingin memelihara hubungan baik dengan Indonesia.

"Sudah diakui untuk memelihara hubungan baik yang berlangsung sekarang ini jangan sampai ada gangguan yang justru menganggu hubungan baik itu maka kejadian itu sudah sangat disesalkan kemudian tidak akan terulang lagi. Itu kan berarti sudah selesai permasalahannya," kata Wiranto.

Baca: Deplu AS: Masalah Ditolaknya Panglima TNI Sudah Selesai

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Selasa (24/10/2017) siang, menegaskan, masalah pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS akhir pekan lalu sudah selesai.

Namun, Washington juga menggarisbawahi bahwa Deplu tidak tahu-menahu alasan penolakan Gatot tersebut

"Keputusan ini tidak dibuat oleh Departemen Luar Negeri. Saya harus menjelaskan hal itu. Untuk hal lain, termasuk keputusan yang mereka buat sebelumnya, saya merujuk Anda ke Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, di Washington DC Selasa (24/10/2017) waktu setempat.