Anggaran Pembangunan Gedung Masuk APBN 2018, DPR Pasrah kepada Pemerintah

"DPR ini kan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan juga sudah disampaikan secara langsung pada saat rapat konsultasi juga antara Pimpinan DPR dan Menteri Keuangan beberapa kali," kata Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Ia mengatakan, gedung DPR merupakan inventaris negara. Oleh karena itu, soal pembangunan dan perawatannya tak perlu digiring ke ranah politik.

Mnenurut Taufik, pembangunan gedung baru ini juga sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang kerap berkunjung.

DPR telah menyerahkan desain dan teknis pembangunan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).

Baca: Kerja DPR Tak Optimal, Agung Laksono Minta Pembangunan Gedung Baru Ditunda

Saat ditanya target penyelesaian pembangunan gedung baru tersebut, Taufik mengatakan, hal itu bergantung pada pemerintah sebagai pelaksananya.

"Dalam hal ini memang, dari perencanaan, pembahasan, DPR sudah menyerahkan ke kementerian PU-PR dan kesekjenanan DPR. Artinya surat, administrasi, dokumen, segala macam itu sudah disiapkan kesekjenan," lanjut politisi PAN itu.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.

Keinginan para wakil rakyat untuk berkantor di tempat baru itu segera terwujud.

Baca: Kata Kemenkeu Soal Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR

Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun atau naik dari sebelumnya yaitu Rp 4,3 triliun.

Nantinya, anggaran itu akan disahkan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 pada 26 Oktober mendatang.

"(Anggaran DPR) disetujui sepenuhnya sesuai nota keuangan yang diajukan pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI-P Said Abdullah seperti dikutip dari Harian Kompas, Jumat (20/10/2017).