BPK Janji Tidak Menolerir Auditornya yang Diduga Terima Suap

Sigit diduga menerima suap berupa satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 dari General Manager PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi.

"BPK secara prinsip tidak menolerir pelanggaran hukum dan kode etik dan akan secara tegas akan memberikan sanksi sesuai ketentuan," kata Yudi, dalam jumpa pers bersama di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Sekarang ini, tindak lanjut yang dilakukan BPK yakni dengan melakukan pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin yang dilakukan Sigit.

(Baca: KPK Tetapkan Tersangka Auditor BPK dan GM Jasa Marga Purbaleunyi)

Menurut Yudi, hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan Sigit akan menjadi dasar Majelis Kehormatan Dewan BPK untuk memutuskan bentuk sanksi kepada yang bersangkutan.

BPK akan menangani masalah etik dan disiplin, sementara soal kasus hukumnya diserahkan kepada KPK. Proses pemeriksaan internal terhadap Sigit akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan pihaknya dengan KPK, sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat penegakan hukum.

"BPK mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang telah dan sedang dilakukan KPK," ujar Yudi.

(Baca: Suap GM Jasa Marga ke Auditor BPK Diduga Berupa Motor Harley Davidson)

Seperti diketahui, dalam kasus ini, KPK menetapkan Sigit dan Setia sebagai tersangka. Setia diduga menyuap Sigit dengan memberikan motor Harley Davidson. Suap itu terkait dengan temuan PDTT oleh tim BPK yang diketuai oleh Sigit terhadap kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi.

Dalam temuan PDTT tersebut, pada tahun 2015 dan 2016, diindikasikan terdapat kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga menerima, Sigit disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Setia, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.